Warga Curhat Soal KDKMP dan MBG dalam Reses
Warga Curhat Soal KDKMP dan MBG dalam Reses

DPRD JEMBER – Reses yang dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Jember Widarto benar-benar menjadi ajang curhat warga. Berbagai aspirasi masyarakat masih banyak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, serta Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Terkait program MBG, Widarto menerima berbagai masukan dari masyarakat. Sebagian warga menyoroti menu makanan yang dinilai belum sesuai dengan harapan. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok ketika program tersebut kembali berjalan.
Widarto memandang setiap program pemerintah perlu terus dikawal melalui masukan dari masyarakat. Menurutnya, penyampaian kritik menjadi bagian dari upaya menjaga agar program prioritas pemerintah dapat berjalan semakin baik. Penilaian terhadap suatu program juga perlu dilakukan secara objektif dengan membandingkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat dengan dampak yang mungkin muncul.
Widarto menilai manfaat MBG dapat dirasakan oleh berbagai pihak, seperti pekerja di SPPG, peternak, petani sayur, maupun petani buah yang memperoleh peningkatan permintaan terhadap hasil produksinya. Di sisi lain, dampak berupa kenaikan harga kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga.
Sebagai solusi, Widarto kembali menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima program. Menurutnya, apabila penerima manfaat benar-benar sesuai dengan target, kebutuhan bahan baku tidak akan meningkat secara berlebihan sehingga harga komoditas tetap bergerak secara wajar. Dalam kondisi tersebut, petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan, sementara masyarakat sebagai konsumen tidak terbebani oleh kenaikan harga yang terlalu tinggi.
Selain MBG, pembahasan mengenai KDKMP juga menjadi perhatian masyarakat saat reses. Warga menyampaikan kekhawatiran mengenai efektivitas pelaksanaan program tersebut mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.
Widarto menilai seluruh pihak perlu bersama-sama mengawasi pelaksanaan KDKMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Ia berpandangan koperasi tersebut sebaiknya mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Menurut Widarto, apabila KDKMP hanya mengambil alih aktivitas usaha yang selama ini telah dijalankan pelaku ekonomi lokal, maka akan muncul dampak terhadap pelaku usaha yang sudah lebih dulu beroperasi. Kondisi tersebut dapat terjadi pada pedagang kelontong yang menjual rokok maupun sembako, hingga pelaku usaha yang selama ini bergerak dalam pembelian hasil panen petani.
Widarto berharap KDKMP dapat berkembang sebagai motor penggerak ekonomi baru tanpa menggeser ekosistem usaha yang telah terbentuk di tengah masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, manfaat program dapat dirasakan lebih luas sekaligus meminimalkan dampak terhadap pelaku usaha yang telah menjalankan aktivitas ekonominya selama ini.


