Raih WTP, Pemkab Jember Dipuji Fraksi PPP, Namun Efektivitas Belanja Tetap Jadi Sorotan

Raih WTP, Pemkab Jember Dipuji Fraksi PPP, Namun Efektivitas Belanja Tetap Jadi Sorotan

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jember menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Jember mengenai enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Jember. Menurut juru bicara Fraksi PPP, Intan Permatasari, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan dan akuntabel.

Walaupun demikian, Fraksi PPP berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, capaian administratif tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan infrastruktur serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan,” ucapnya saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Nota Pengantar Bupati tentang 6 Raperda usulan Bupati Jember, di Gedung DPRD Jember, Senin (22/6/2026).

Selain memberikan apresiasi atas capaian WTP, Intan juga mengapresiasi berbagai indikator pembangunan di Kabupaten Jember yang menunjukkan tren positif. Di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, Fraksi PPP meminta Pemkab Jember untuk melakukan evaluasi secara lebih mendalam terhadap tingkat efektivitas belanja daerah, khususnya pada belanja modal yang realisasinya masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi PPP juga mendorong agar besarnya SiLPA dapat diminimalisir melalui perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan program yang lebih optimal sehingga manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas,” terang Intan.

Di bagian lain, Intan juga menyoroti Raperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu. Menurutnya, regulasi ini sangat penting untuk mengatasi persoalan jaringan utilitas yang selama ini terkesan semrawut dan berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat.

“Fraksi PPP meminta agar penyelenggaraan jaringan utilitas nantinya terintegrasi dengan kebijakan penataan ruang, pembangunan perkotaan serta memperhatikan aspek estetika lingkungan dan keselamatan publik,” tuturnya.

Intan juga memberikan perhatian khusus terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga hingga potensi gangguan distribusi pangan, kehadiran payung hukum yang jelas dinilai sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Fraksi PPP berharap keberadaan regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan krisis pangan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap petani lokal melalui mekanisme penyerapan hasil panen yang berpihak kepada petani serta menjaga stabilitas harga komoditas pertanian,” pungkasnya.