Perubahan APBD 2024 Buntu, Halim: Kami Fokus APBD 2025, Biar Bupati Baru Langsung Kerja

Program-program yang mengandalkan anggaran dari Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Jember, kemungkinan besar tak akan terealisasi. Pasalnya, batas akhir pembahasan dan penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah tanggal 30 September 2024.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Jember H Ahmad Halim, S.Sos., Raperda Perubahan APBD Kabupaten tahun anggaran 2024 memang tidak dibahas karena hingga tanggal 30 September 2024, DPRD Kabupaten Jember belum memiliki pimpinan definitif dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pengukuhan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Jember dan pembentukan AKD, baru dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2024.

Salah satu AKD yang dibutuhkan untuk membahas anggaran adalah Badan Anggaran. Jadi anggaran dibahas oleh Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember. “Kami telah berkirim surat kepada Pjs. Gubernur dan Mendagri sebagai tembusan bahwa hingga tanggal 30 September, DPRD Kabupaten Jember  belum ada pimpinan definitif, dan AKD belum terbentuk,” ucap Halim di Jember, Jumat (11/10/2024).

Halim menambahkan, karena pembahasan dan penetapan  Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka DPRD Kabupaten Jember mengembalikan soal Perubahan APBD tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Jember untuk dikonsultasikan. “Karena kondisinya seperti itu, otomatis kami  mengembalikan (soal pembahasan Perubahan APBD tahun 2024) kepada provinsi dan Pemkab  Jember untuk dikonsultasikan. Dan sampai hari ini saya belum tahu hasil konsultasinya,” jelasnya Halim.

Halim menegaskan, seandainya Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menemui jalan buntu, tidak masalah. Sebab, Perubahan APBD tidak wajib, dan Pemkab  Jember bisa menggunakan APBD 2024.

Halim mengaku saat ini lebih berkonsentrasi kepada Raperda APBD tahun anggaran 2025. Sebab, pembahasan dan penetapan Perda APBD tahun anggaran 2025 adalah wajib hukumnya, yang batas waktu juga tidak begitu lama, yaitu akhir bulan November 2024. “Kami fokus APBD TA 2025, biar bupati baru nanti memiliki Perda APBD 2025, langsung kerja,” punkasnya