Parkir Berlangganan Dibidik Rp 23 Miliar, DPRD Jember Jamin Hak Juru Parkir

Parkir Berlangganan Dibidik Rp 23 Miliar, DPRD Jember Jamin Hak Juru Parkir

DPRD JEMBER – Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, optimistis penerapan sistem parkir berlangganan mampu mendongkrak pendapatan daerah dari sektor parkir secara signifikan. Bahkan, pendapatan yang diperoleh diproyeksikan berlipat-lipat dibandingkan dengan sistem parkir konvensional.

Optimisme tersebut didasarkan pada perhitungan potensi pendapatan yang lebih terukur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sendiri membidik target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir berlangganan sebesar Rp 23 miliar pada 2027.

“Target PAD dari parkir berlangganan sebesar Rp 23 miliar. Insyaallah bisa tercapai asal semuanya berjalan sesuai peraturan,” ujarnya usai Sosialisasi Penerapan Sistem Parkir Berlangganan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Sabtu (31 Oktober 2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti puluhan juru parkir. Dari Komisi C DPRD Jember, hadir pula Ikbal Wilda Fardana dan Hanan Kukuh Ratmono. Ketiganya secara bergantian menyampaikan materi mengenai berbagai aspek penerapan parkir berlangganan, termasuk mekanisme pelaksanaan, ketentuan bagi pengguna kendaraan, hingga posisi dan hak-hak juru parkir dalam sistem baru tersebut.

Menurut David, target pendapatan sebesar Rp 23 miliar bukanlah angka yang sulit direalisasikan. Sebab, proyeksi tersebut disusun berdasarkan perhitungan yang jelas, dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan bermotor di Jember, mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga kendaraan dengan jumlah roda lebih dari empat.

Dengan data jumlah kendaraan yang dapat diketahui, potensi pendapatan tinggal dihitung berdasarkan tarif parkir berlangganan yang telah ditetapkan. Skema ini dinilai jauh lebih terukur dibandingkan sistem parkir konvensional.

“Kan gampang menghitungnya, beda kalau parkir konvensional, sulit menghintungnya karena kita tidak tahu berapa kali pemilik kendaraan datang ke kota, dan memarkir kendaraannya,” urainya.

Di sisi lain, David memastikan penerapan parkir berlangganan tidak akan menghilangkan hak-hak juru parkir. Meskipun nantinya mereka dilarang keras menarik ongkos parkir dari pengguna kendaraan yang telah membayar parkir berlangganan, pemerintah tetap berkewajiban memperhatikan kesejahteraan mereka.

Menurutnya, perubahan sistem pengelolaan parkir tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

“Tidak ada hak juru parkir yang kami kurangi meskipun sudah ada parkir berlangganan,” jelasnya.

Bahkan, David memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan juru parkir melalui pengalokasian anggaran dalam APBD mendatang. Langkah tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap para juru parkir yang selama ini turut berperan dalam pelayanan dan pengelolaan parkir di Kabupaten Jember.

Tidak hanya menyangkut peningkatan pendapatan, perlindungan terhadap risiko pekerjaan juga menjadi perhatian. Pemkab Jember berencana mengikutsertakan seluruh juru parkir dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, mereka memiliki jaminan perlindungan apabila mengalami kecelakaan atau risiko lain ketika menjalankan tugasnya.

“Insyaallah di APBD berikutnya kami akan bisa meningkatkan kesejahteraan para juru parkir. Dan satu lagi, semua wajib nanti mempunyai BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tarif parkir berlangganan di Kabupaten Jember ditetapkan sebesar Rp 30.000 per tahun untuk kendaraan roda dua, Rp 60.000 untuk mobil, dan Rp 105.000 untuk kendaraan roda empat ke atas.

Penerapan sistem parkir berlangganan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 2 November 2026. Pembayarannya dilakukan bersamaan dengan perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Setelah menyelesaikan pembayaran, pemilik kendaraan akan memperoleh stiker resmi parkir berlangganan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.