Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD Jember Apresiasi Raihan WTP, Sunarsi Khoris Desak Percepatan Raperda RDTR
DPRD JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PKB DPRD Jember memberikan apresiasi atas capaian tersebut, dan berharap penghargaan tersebut harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jember, Sunarsi Khoris, menilai opini WTP merupakan indikator tata kelola keuangan yang baik. Namun, menurutnya, capaian tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Fraksi PKB mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember kembali meraih opini WTP. Namun, capaian itu sejatinya merupakan bagian dari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan good governance,” ujar Sunarsi.
Selain keberhasilan mempertahankan WTP, PKB juga mencatat sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen, meningkatnya investasi, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga menurunnya angka kemiskinan.
Meski begitu, Sunarsi mengingatkan agar capaian tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
“Yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dan investasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas,” katanya.
Fraksi PKB DPRD Jember juga mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurut Sunarsi, regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena memberikan kepastian hukum bagi pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
“Percepatan pembahasan RDTR sangat penting karena menjadi salah satu kunci masuknya investasi ke Kabupaten Jember,” tegasnya.
Fraksi PKB turut mendukung revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi meminta kebijakan baru tidak membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
“Jangan sampai revisi perda ini justru menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit,” ujarnya.
Selain itu, PKB mendukung Raperda Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu untuk menata kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air yang selama ini dinilai semrawut.
Sunarsi juga mendorong pembentukan sistem cadangan pangan daerah yang transparan, serta perlindungan lahan pertanian produktif guna menjaga ketahanan pangan.
Di sisi lain, PKB mendukung pembaruan regulasi Perumda Air Minum Tirta Pandalungan dan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember agar mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Secara keseluruhan, PKB menilai enam Raperda yang diajukan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember.
