Mobil Damkar Mogok Saat Kebakaran Gudang Plastik di Jember, DPRD Desak Penambahan Armada dan Anggaran

Mobil Damkar Mogok Saat Kebakaran Gudang Plastik di Jember, DPRD Desak Penambahan Armada dan Anggaran

DPRD JEMBER – Insiden mogoknya satu unit mobil pemadam kebakaran saat hendak menangani kebakaran gudang distributor plastik di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menuai perhatian berbagai pihak.

DPRD Jember menilai peristiwa tersebut menjadi sinyal bahwa kesiapan armada pemadam kebakaran harus segera dibenahi agar penanganan kebakaran tidak kembali mengalami hambatan.

Peristiwa itu terjadi saat petugas berupaya merespons kebakaran yang melanda gudang distributor plastik di Dusun Krajan Kidul, Desa Yosorati, pada Senin dini hari (13 Juli 2026).

Armada pemadam dari Pos Rambipuji dilaporkan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat langsung diberangkatkan ke lokasi. Kondisi tersebut memaksa petugas mendatangkan mobil pemadam dari Markas Komando Damkar di Jalan Danau Toba, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, yang menyebabkan proses pemadaman berlangsung lebih lambat.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, menyayangkan gangguan operasional armada pemadam kebakaran di tengah situasi darurat. Menurutnya, keterlambatan armada berpotensi memperbesar dampak kebakaran karena respons awal menjadi tidak maksimal. “Ketika petugas sudah siap bergerak, justru kendaraan yang menjadi andalan mengalami kendala. Situasi seperti ini tentu menghambat upaya penanganan awal kebakaran yang seharusnya bisa dilakukan secepat mungkin,” ujar David, Selasa (14 Juli 2026).

Meski demikian, David menegaskan dirinya tidak ingin sepenuhnya menyalahkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi layanan pemadam kebakaran.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan anggaran yang selama ini berdampak pada perawatan kendaraan maupun pengadaan armada baru.

Secara tidak langsung, David menjelaskan bahwa DPRD Jember telah mengusulkan penambahan anggaran dalam pembahasan APBD untuk mendukung pemeliharaan armada yang ada sekaligus menambah kendaraan pemadam kebakaran baru.

Selain mengandalkan APBD, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat agar kebutuhan armada damkar dapat terpenuhi. “Kami sudah mendorong agar ada tambahan anggaran untuk perawatan kendaraan dan pengadaan armada baru. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan dukungan DAK dari pemerintah pusat supaya pelayanan pemadam kebakaran semakin optimal,” kata David.

Ia menambahkan, kesiapan armada, kelengkapan peralatan, serta dukungan personel menjadi tiga faktor penting dalam mempercepat penanganan kebakaran. Menurutnya, respons yang cepat akan membantu menekan kerugian materi sekaligus mengurangi risiko jatuhnya korban.

Sorotan senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni. Sebagai mitra kerja Satpol PP, ia meminta Pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan penambahan armada pemadam kebakaran karena sebagian besar kendaraan yang digunakan saat ini telah berusia lebih dari 10 tahun. “Sudah saatnya pemerintah daerah menambah armada pemadam kebakaran. Banyak kendaraan yang usianya lebih dari satu dekade sehingga perlu mendapatkan perhatian serius,” ujar Tabroni.

Tabroni juga menilai jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Pemkab Jember saat ini belum sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani.

Menurutnya, keterbatasan armada berpotensi memengaruhi kecepatan respons petugas ketika terjadi kebakaran di wilayah yang jauh dari markas utama.

Ia berharap pemerintah daerah menjadikan peristiwa mogoknya mobil damkar sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan kebakaran, mulai dari kesiapan kendaraan, perawatan rutin, hingga penambahan armada sesuai kebutuhan wilayah.

Insiden di Sumberbaru tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Dengan dukungan armada yang memadai dan terawat, proses penanganan kebakaran diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga risiko kerugian maupun ancaman terhadap keselamatan masyarakat dapat diminimalkan.***