Golkar DPRD Jember Dukung Rencana Utang Rp786 Miliar untuk Akselerasi Infrastruktur, Singgung Aspek Ekonomis
DPRD JEMBER — Wacana Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pinjaman dana senilai Rp786,5 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 memunculkan berbagai respons di kalangan legislatif.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jember, Agung Budiman, menilai bahwa opsi peminjaman anggaran tersebut merupakan langkah positif guna mengakselerasi pembangunan daerah secara masif.
Berdasarkan dokumen draf yang diterima pihak legislatif, alokasi dana pinjaman itu difokuskan secara strategis untuk sektor pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan rumah sakit, hingga pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Berdasarkan lembar draf yang telah kami terima, dana pinjaman tersebut secara spesifik dialokasikan guna mendanai sektor pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan kesehatan, serta instalasi penerangan jalan umum,” ungkap Agung Budiman ketika memberikan penjelasan dalam agenda pembahasan internal legislatif, Senin (3 Agustus 2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pengajuan utang daerah ini dilandasi oleh kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang dinilai masih memiliki banyak keterbatasan.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah yang masih memerlukan perbaikan besar, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tidak akan sanggup menanggung seluruh pembiayaannya sekaligus.
Tekankan Efisiensi Anggaran dan Pemangkasan Program Non-Prioritas
Lebih lanjut, Agung memaparkan keuntungan dari segi ekonomis jika skema pinjaman tersebut direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Menurut kalkulasinya, pelaksanaan pembangunan fisik secara serentak di awal tahun akan mampu menekan lonjakan biaya material akibat inflasi harga bahan baku yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Apabila usulan pinjaman ini nantinya disahkan, maka pengerjaan fisik dapat dimulai lebih awal pada tahun 2027, sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya fokus pada tahap pemeliharaan tanpa harus membangun dari nol, yang tentu jauh lebih efisien di tengah kenaikan harga material tahunan,” tegasnya.
Selain mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi dan sektor irigasi pertanian, Agung juga mendesak agar Tim Anggaran bersama eksekutif melakukan efisiensi yang ketat pada Rancangan APBD 2027.
Ia menyarankan agar kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dicoret dan dialihkan dananya untuk program-program prioritas.
