Fraksi PPP DPRD Jember Apresiasi Opini WTP, Intan Permatasari: Anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
DPRD JEMBER – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jember mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, fraksi menegaskan capaian tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Jember, Intan Permatasari, mengatakan opini WTP mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Namun, menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Intan dalam pandangan umum fraksinya.
Ia menjelaskan, keberhasilan administrasi keuangan harus berjalan seiring dengan upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
Dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PPP mengakui adanya sejumlah indikator positif, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga keberhasilan mempertahankan opini WTP. Meski begitu, Intan meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas belanja daerah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Realisasi belanja modal masih perlu ditingkatkan agar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) melalui perencanaan program yang lebih matang serta pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif.
“Agar penggunaan anggaran SiLPA ini bisa menjadi daya dorong dalam pembangunan di Jember,” imbuhnya.
Selain itu, Fraksi PPP mendukung perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal. Namun, Intan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat maupun pelaku UMKM.
“Pemerintah daerah harus mengedepankan prinsip keadilan, kemudahan pelayanan, digitalisasi sistem pemungutan, transparansi, dan kepastian hukum,” tegasnya.
Fraksi PPP juga menyatakan dukungan terhadap Raperda Jaringan Utilitas Terpadu, Cadangan Pangan Daerah, Perumdam Tirta Pandalungan, serta Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.
Menurut Intan, seluruh regulasi tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas layanan air bersih, serta mengoptimalkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Secara keseluruhan, Fraksi PPP menyatakan siap mendukung pembahasan enam Raperda tersebut dengan catatan seluruh kebijakan yang dihasilkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Jember yang berkelanjutan.***
