Fraksi Golkar Amanah Soroti Belanja Modal Rp667 M dan Minta Pengawasan Ketat Eksekusi P-APBD 2026

Fraksi Golkar Amanah Soroti Belanja Modal Rp667 M dan Minta Pengawasan Ketat Eksekusi P-APBD 2026

DPRD JEMBER – Fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember menyatakan pandangan resminya mengenai Nota Pengantar Keuangan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Sikap politik tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Jember, Sabtu (5 September 2026).

Juru Bicara Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember, Agung Budiman, menyampaikan bahwa penyesuaian postur APBD merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika ekonomi terkini, realisasi anggaran semester awal, perubahan regulasi pusat, hingga penyusunan skala prioritas daerah.

Agung menegaskan bahwa setiap pengalokasian dana APBD wajib dilandasi prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan penuh pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan uang rakyat harus berdampak langsung pada penanganan masalah mendasar di Jember, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan pelayanan publik,” ujarnya.

“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Fraksi Golkar Amanah memberikan penilaian positif terhadap lima pilar prioritas pembangunan yang diusung Pemkab Jember pada P-APBD 2026.

Poin-poin tersebut mencakup percepatan pengentasan kemiskinan dan jaminan perlindungan sosial, peningkatan SDM yang unggul dan religius, reformasi birokrasi berbasis teknologi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan serta ketahanan pangan.

Kendati demikian, Agung mengingatkan agar kelima prioritas tersebut tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas. Pemkab Jember dituntut menerjemahkannya ke dalam program kerja konkret dengan indikator keberhasilan yang terukur.

Dalam aspek penerimaan, Golkar Amanah mencermati adanya kenaikan pendapatan daerah dari kucuran tambahan dana transfer pusat sebesar Rp223,12 miliar serta rencana pengaktifan kembali retribusi parkir berlangganan.

“Mengingatkan agar upaya penggenjot PAD tidak sampai memberatkan beban hidup warga serta tetap mengedepankan asas keadilan,” terangnya.

Di sisi pengeluaran, Fraksi Golkar Amanah mendukung lonjakan porsi Belanja Modal yang meroket 66,31 persen dari semula Rp401,57 miliar menjadi Rp667,87 miliar. Lonjakan anggaran ini dinilai sebagai bukti komitmen serius daerah dalam mempercepat pembangunan fisik.

Namun, Agung mewanti-wanti agar alokasi modal jumbo tersebut difokuskan pada proyek infrastruktur dasar yang memberi dampak jangka panjang, seperti perbaikan jalan, saluran drainase, jaringan irigasi pertanian, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga penguatan fasilitas kesehatan dan pengembangan RSUD.

Menanggapi proyeksi defisit anggaran sebesar Rp648,22 miliar yang ditutup menggunakan SiLPA APBD 2025 hasil audit BPK, Golkar Amanah meminta eksekutif menerapkan tata kelola keuangan yang sangat hati-hati demi menjaga kesinambungan fiskal.

Dengan total nilai P-APBD 2026 yang menembus Rp5,196 triliun, Agung mendesak Pemkab Jember untuk menjaga kualitas penyerapan anggaran. Ia mengingatkan agar mepetnya sisa waktu di akhir tahun tidak memicu pengerjaan proyek secara terburu-buru yang mengabaikan mutu dan kualitas bangunan.

“Jangan sampai keterbatasan waktu justru mendorong percepatan belanja yang mengabaikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan program,” tegas Agung.

Sebagai penutup, Fraksi Golkar Amanah mendorong penguatan transparansi serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.

DPRD Jember berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar pelaksanaan P-APBD 2026 berjalan sesuai aturan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jember.***