Fraksi Golkar Amanah: Kemiskinan Jember Turun, Ratusan Ribu Warga Miskin Masih Jadi PR Besar

Fraksi Golkar Amanah: Kemiskinan Jember Turun, Ratusan Ribu Warga Miskin Masih Jadi PR Besar

DPRD JEMBER – Angka kemiskinan di Kabupaten Jember berhasil ditekan dalam kepemimpinan Bupati Jember Muhammad Fawait. Namun, capaian tersebut bukan berarti persoalan kemiskinan telah selesai. Penurunan angka kemiskinan dinilai sebagai langkah awal yang patut diapresiasi, tetapi jumlah masyarakat yang masih hidup dalam kondisi miskin tetap menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara berkelanjutan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Fraksi Partai Golkar Amanah dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati atas enam Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Jember di Gedung DPRD Jember, Senin, 22 Juni 2026.

“Dalam hal pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, meskipun angka kemiskinan berhasil ditekan, namun jumlah warga miskin yang mencapai ratusan ribu jiwa masihlah menjadi pekerjaan rumah yang besar,” ujar juru bicara Fraksi Partai Golkar Amanah, Holil Asya’ari.

Menurut Holil, untuk mengurangi angka kemiskinan secara lebih signifikan, diperlukan intervensi yang lebih dalam dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Kebijakan yang diambil tidak cukup hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

“Kami meminta agar sisa anggaran atau pos belanja bantuan sosial dialokasikan pada program-program pemberdayaan yang produktif, bukan sekadar bantuan karikatif semata,” tegasnya.

Selain isu kemiskinan, Fraksi Golkar Amanah juga menyoroti sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Jember. Fraksi tersebut mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai yang cukup besar. Namun demikian, Holil menegaskan bahwa bantuan berupa peralatan, mesin pertanian, benih, hingga pupuk harus benar-benar disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran, tanpa dipengaruhi kepentingan politik di lapangan.

“Persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk bersubsidi dan anjloknya harga komoditas pasca-panen harus segera mendapatkan peta jalan penyelesaian yang permanen,” jelasnya.

Di bidang pemerataan infrastruktur, Holil juga mendesak agar pembangunan jalan, sumber daya air, serta fasilitas umum benar-benar diarahkan pada pemerataan antarwilayah. Menurutnya, ketimpangan kualitas infrastruktur antara kawasan perkotaan dan pelosok desa tidak boleh terus terjadi karena akan memperlebar kesenjangan pembangunan.

“Karena jalan desa merupakan urat nadi perputaran ekonomi masyarakat bawah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Fraksi Golkar Amanah turut mengapresiasi iklim investasi di Kabupaten Jember yang tengah menunjukkan tren sangat positif. Meski demikian, Holil meminta agar setiap investasi berskala besar yang masuk ke Jember tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal.

“Investasi tidak boleh menggusur pasar tradisional, melainkan harus membuka rantai pasok ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal,” pungkasnya.