DPRD Jember Dukung Program MBG di Jember dan Minta Perketat Pengawasan SPPG, Soroti IPAL hingga Masa Perbaikan Operasional

DPRD Jember Dukung Program MBG di Jember dan Minta Perketat Pengawasan SPPG, Soroti IPAL hingga Masa Perbaikan Operasional

DPRD JEMBER – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh dapur program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Satgas MBG sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Ahmad Hoirozi, mengatakan bahwa program MBG yang saat ini berlangsung telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Hoirozi, dampak program tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pelajar yang menerima manfaat pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat di sekitar lokasi SPPG.

“Bukan hanya pemenuhan gizi bagi siswa-siswi, tetapi juga berdampak luas terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar SPPG,” kata Hoirozi saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan dapur SPPG turut menciptakan peluang kerja baru bagi warga setempat. Dengan bertambahnya kebutuhan tenaga operasional, masyarakat sekitar memperoleh kesempatan bekerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

“Karena dengan adanya dapur maka, warga setempat juga bekerja di SPPG tersebut dan bisa meningkatkan penghasilannya,” ujarnya.

Meski mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program MBG, Hoirozi menilai hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program yang telah berjalan.

Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah pembenahan dan penataan agar pelaksanaan program semakin optimal.

Menurut dia, berbagai kendala yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola program, bukan menjadi dasar untuk menghentikan layanan yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kalau kita lihat memang saat ini banyak kekurangan, maka solusinya bukan menutup programnya tetapi bagaimana penataan terhadap program tersebut agar lebih baik lagi,” tegasnya.

Hoirozi menambahkan, program MBG masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga proses penyempurnaan masih terus dilakukan. Karena itu, pengawasan dan evaluasi lapangan menjadi bagian penting agar implementasi program dapat berjalan sesuai tujuan.

“Ini tugas kita untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung di lapangan, agar program MBG yang menyentuh level bawah bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Dalam hasil pemantauan yang dilakukan Satgas MBG, Hoirozi menemukan masih ada sejumlah SPPG di Kabupaten Jember yang belum memenuhi aspek teknis tertentu. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

Ia menyebutkan, beberapa dapur SPPG masih mengandalkan sistem penampungan limbah sederhana. Padahal, keberadaan IPAL dinilai sangat penting untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan di sekitar lokasi operasional.

“Memang beberapa SPPG hanya menggunakan penampungan saja, padahal IPAL ini sangat urgent karena limbahnya agar tidak menganggu lingkungan sekitar,” terangnya.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga menanggapi surat edaran BGN terkait penghentian sementara operasional SPPG pada periode 22 Juni hingga 11 Juli 2026.

Menurut Hoirozi, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif yang diambil BGN untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG semakin baik ke depan. Masa penghentian sementara itu, lanjutnya, harus dimanfaatkan oleh setiap pengelola SPPG untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan.

Ia menegaskan, seluruh pengelola dapur MBG perlu menggunakan waktu sekitar tiga minggu tersebut untuk menyesuaikan fasilitas dan sistem operasional dengan standar yang telah ditetapkan BGN, termasuk terkait sarana pengolahan limbah dan aspek pendukung lainnya.

“Kita harus menerima, maka dalam waktu 3 minggu ini harus dimanfaatkan betul oleh SPPG untuk memperbaiki kekurangan di dapurnya masing-masing, agar sesuai ketentuan BGN,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember saat ini terus menjadi perhatian berbagai pihak karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat di sekitar dapur SPPG.***