Disorot Tiga Fraksi DPRD, Gus Fawait Beber Penyebab Rendahnya Realisasi Belanja Modal
DPRD JEMBER – Rendahnya realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember pada Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Jember. Isu tersebut mengemuka saat Fraksi PKS, Fraksi NasDem, dan Fraksi Gerindra menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemkab Jember.
Ketiga fraksi menilai, realisasi belanja modal yang baru mencapai 68,93 persen perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, belanja modal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui bahwa realisasi belanja modal yang berada di angka 68,93 persen memang perlu mendapat perhatian dan evaluasi secara serius sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
Gus Bupati, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa belum optimalnya realisasi belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu lebih panjang, adanya penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah.
“Dan adanya keterlambatan penyelesaian administrasi teknis, serta kondisi tertentu yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan,” urainya.
Guna mengatasi persoalan itu, lanjut Gus Bupati, Pemkab Jember Jember terus berupaya agar pelaksanaan belanja modal ke depan dapat berlangsung lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Untuk itu, lanjut Gus Bupati, Pemkab Jember terus melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang lebih matang dan terukur, percepatan proses pengadaan sejak awal tahun anggaran.
“Dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah,” urainya.
Selain menyoroti rendahnya realisasi belanja modal, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, dan Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap capaian realisasi belanja daerah yang mencapai 85,51 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus ditingkatkan.
“Kami sependapat bahwa capaian realisasi belanja daerah sebesar 85,51% menunjukkan upaya yang cukup baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah,” pungkasnya.
