Disentil DPRD Jember, Usulan Anggaran Banner Rp4,46 Miliar Diskonosionalisasi Demi Efisiensi
DPRD JEMBER – Postur anggaran pencetakan atribut sosialisasi Pemerintah Kabupaten Jember kembali memicu sorotan tajam dari jajaran legislatif. Usai polemik stiker bantuan sosial, kini giliran usulan anggaran pengadaan banner sebesar Rp4,46 miliar yang dinilai tidak rasional dan memboroskan kas daerah.
Rencana pengalokasian dana bernilai fantastis tersebut diungkapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyelarasan KUA-PPAS pekan lalu.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, S. T, mendesak pemerintah daerah untuk mengkaji ulang dan memindahkan potongan alokasi dana tersebut ke program pelayanan yang menyentuh masyarakat secara konkret.
“Anggaran Rp4,46 miliar terlalu besar kalau hanya untuk produksi banner. Kami minta dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Candra saat memberikan keterangan di Jember, Selasa (26 Agustus 2026).
Politisi PDI Perjuangan ini turut menyindir inkonsistensi Pemkab Jember yang dinilai berlawanan dengan arahan penghematan anggaran dari pemerintah pusat. Selain memicu pemborosan APBD, pamasangan media luar ruang yang masif dianggap berpotensi merusak pemandangan kota dan kawasan tujuan wisata.
“Yang pusat melakukan efisiensi, kok yang di daerah justru sebaliknya. Kan lucu,” kritiknya tajam.
Candra meminta Pemkab Jember melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos belanja publik yang minim urgensi, tetapi alokasi anggarannya tidak maksimal. Maka hal ini harus menjadi atensi bagi pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa, alokasi APBD semestinya difokuskan pada penguatan sektor pelayanan dasar serta program pembangunan yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga.
“Seharusnya anggaran yang dicanangkan ini harus bisa menyentuh masyarakat, khususnya pelayanan dasar seperti Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur yang membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar,” tegasnya.
Pengusulan atribut sosialisasi ini melengkapi rentetan sorotan dewan. Sebelumnya, Komisi D DPRD Jember juga melayangkan kritik keras atas plot anggaran penempelan stiker penerima bantuan sosial yang menyedot dana hingga miliaran rupiah, yang dinilai sekadar membebani keuangan daerah.***
