Di Paripurna DPRD Jember, Golkar Amanah Tekankan Keseimbangan Fiskal dan Perlindungan Ekonomi Rakyat

Di Paripurna DPRD Jember, Golkar Amanah Tekankan Keseimbangan Fiskal dan Perlindungan Ekonomi Rakyat

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Golkar Amanah DPRD Jember menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan adalah sebuah keniscayaan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Walaupun begitu, langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah sama sekali tidak boleh mematikan iklim investasi, terlebih lagi membebani para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar Amanah, Holil Asya’ari, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati atas enam Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Jember, di Gedung DPRD Jember, Senin, 22 Juni 2026.

Menurut Holil, perubahan regulasi tersebut harus difokuskan pada perbaikan sistem pengawasan guna menekan potensi kebocoran pendapatan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tata kelola yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari kontribusi yang diberikan kepada daerah.

“Agar masyarakat semakin sadar dan rela dalam menunaikan kewajibannya,” ujarnya menanggapi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain menyoroti sektor pendapatan daerah, Fraksi Golkar Amanah juga memberikan perhatian terhadap upaya penataan infrastruktur melalui Raperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu. Menurut Holil, keberadaan regulasi tersebut sangat dibutuhkan mengingat berbagai jaringan utilitas seperti listrik, telekomunikasi, dan air minum selama ini kerap berkembang tanpa pola penataan yang terintegrasi.

“Koordinasi lintas sektoral mutlak diperlukan agar tata ruang Kabupaten Jember kembali tertib, aman, dan nyaman bagi warganya,” ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, Holil menilai sangatlah dibutuhkan. Katanya, penataan infrastruktur seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan air minum yang selama ini sering kali tumpang tindih dan mengganggu estetika kota, memang memerlukan payung hukum yang tegas.

Menurutnya, kehadiran regulasi saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten. Karena itu, Fraksi Golkar Amanah mendorong adanya langkah konkret berupa penertiban di lapangan dan penerapan sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

Holil menyarankan agar regulasi tersebut nantinya diikuti dengan tindakan nyata di lapangan, berupa penertiban yang tegas dan penerapan sanksi administratif yang memberikan efek jera bagi penyelenggara utilitas yang melanggar.

“Koordinasi lintas sektoral mutlak diperlukan agar tata ruang Kabupaten Jember kembali tertib, aman, dan nyaman bagi warganya,” ungkapnya.

Holil juga menyoroti Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Katanya, Fraksi Golkar Amanah memandang regulasi ini sebagai langkah preventif yang sangat baik untuk mitigasi krisis dan stabilisasi harga. Pangan adalah hak asasi dasar yang harus dijamin oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Fraksi Golkar Amanah mengingatkan agar Pemerintah Daerah benar-benar hadir untuk menyerap hasil panen petani lokal dengan harga yang pantas, terutama saat panen raya tiba, guna mencegah kerugian di tingkat petani.

Selain itu, ketepatan sasaran dalam distribusi cadangan pangan juga menjadi perhatian penting. Pengelolaan data yang akurat dan selalu diperbarui dinilai menjadi kunci agar program bantuan pangan benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Lebih jauh, mekanisme penyaluran cadangan pangan ini harus bersandar pada basis data riil yang mutakhir agar bantuan senantiasa tepat sasaran,” pungkasnya.