Bebaskan Kota dari Kabel Semrawut, DPRD Jember Tuntaskan Raperda Utilitas Bawah Tanah dan Retribusi Aset

Bebaskan Kota dari Kabel Semrawut, DPRD Jember Tuntaskan Raperda Utilitas Bawah Tanah dan Retribusi Aset

DPRD JEMBER – Wajah pusat Kota Jember dipastikan bakal tampil lebih rapi dan estetis dalam waktu dekat. Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember resmi merampungkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni Raperda Jaringan Utilitas Terpadu (JUT) dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD).

Melalui Raperda JUT, Pemkab dan DPRD Jember berkomitmen menertibkan belantara kabel udara yang semrawut. Kawasan pusat kota, area Segitiga Emas, hingga seputaran Alun-Alun Jember ditetapkan sebagai zona prioritas utama dalam proyek pembenahan ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, S.Ip, menjelaskan bahwa jaringan kabel di udara kelak akan dihilangkan secara bertahap di wilayah-wilayah prioritas tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur saluran bawah tanah (ducting) terpadu.

Nantinya, para penyedia jasa (operator) internet hingga televisi kabel diwajibkan menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sarana ducting bawah tanah tersebut.

“Regulasi ini sangat diperlukan untuk menata jaringan utilitas yang selama ini dinilai semrawut dan mengganggu estetika kota. Penataan akan diprioritaskan di kawasan Segitiga Emas dan pusat kota, termasuk Alun-Alun Jember. Ke depan, kawasan tersebut tidak lagi menggunakan jaringan kabel di udara,” ujar Hanan pada Sabtu (17 Oktober 2026).

Tak sekadar memperelok tata kota, Raperda JUT dirancang guna menertibkan penggunaan ruang publik dan aset milik daerah yang kerap dimanfaatkan secara sepihak.

Hanan menyoroti maraknya penyedia layanan yang secara sewenang-wenang memasang tiang dan membentangkan jaringan di atas trotoar maupun bahu jalan tanpa mengantongi izin, apalagi memberikan kontribusi sewa kepada daerah.

Lewat payung hukum anyar ini, seluruh penyedia jaringan utilitas yang memanfaatkan aset pemerintah daerah diwajibkan mematuhi prosedur perizinan dan melunasi kewajiban sewa. Langkah tegas ini diharapkan mampu memperketat pengawasan penguasaan aset sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember.

“Melalui regulasi ini, seluruh pemanfaatan jaringan utilitas di atas aset pemerintah daerah akan diwajibkan mengantongi izin dan memenuhi ketentuan sewa. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Terkait progres formalisasinya, Hanan menyampaikan bahwa Komisi C telah menyelesaikan seluruh materi pembahasan kedua Raperda sesuai mandat yang ditetapkan dalam rapat Paripurna internal DPRD.

Saat ini, dokumen Raperda JUT dan PBMD sedang memasuki tahap fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah proses evaluasi dari tingkat provinsi selesai, DPRD Jember akan melakukan harmonisasi akhir sebelum menyahkannya secara resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ia menambahkan, rincian teknis mengenai besaran retribusi daerah serta klasifikasi skala jaringan baik tingkatan lokal maupun makro akan dituang dan diatur secara mendalam melalui Peraturan Bupati (Perbup) pascapengesahan Perda.***