Pansus Hibah Tanah untuk Kejari Jember Mesti Hati-hati Agar Tak Berisiko di Kemudian Hari
Pansus Hibah Tanah untuk Kejari Jember Mesti Hati-hati Agar Tak Berisiko di Kemudian Hari

DPRD JEMBER – Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Jember untuk membahas permohonan hibah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember oleh Kejaksaan Negeri Jember, dituntut bekerja secara cermat dan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Pasalnya, Pansus merupakan representasi kelembagaan DPRD Jember. Setiap rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bagian dari sikap resmi lembaga legislatif tersebut.
Karena itu, pembahasan permohonan hibah aset tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Seluruh aspek harus dikaji secara mendalam agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konsekuensi lain di kemudian hari.
“Misalnya dikemudian hari terjadi sesuatu dengan keputusan Pasus itu, maka yang pertama-tama menjadi sorotan publik adalah kami, DPRD Jember,” ujar anggota Pansus, Khurul Fatoni di gedung DPRD Jember, Selasa (27 Okotober 2026).
Menurutnya, kehati-hatian menjadi prinsip penting dalam pembahasan permohonan hibah tersebut. Terlebih, aset yang dimohonkan untuk dihibahkan merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, Pansus perlu memastikan terlebih dahulu keabsahan bukti kepemilikan lahan yang akan dihibahkan. Selain itu, dasar hukum yang menjadi pijakan Pemkab Jember dalam menghibahkan aset tersebut juga harus diteliti secara cermat.
Langkah itu diperlukan untuk memastikan bahwa proses hibah benar-benar memenuhi persyaratan administratif maupun ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, apabila aset telanjur direkomendasikan untuk dihibahkan, tetapi belakangan ditemukan persoalan atau ketidaksesuaian dengan aturan, konsekuensinya bisa menjadi beban serius bagi pemerintah daerah maupun DPRD.
“Misalnya dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan potensi kerugian keuangan atau kekayaan daerah, nanti juga disoal,” jelasnya.
Tidak hanya menyangkut aspek legalitas dan administrasi, Pansus juga perlu mempertimbangkan urgensi pemberian hibah tersebut. Termasuk menilai sejauh mana hibah tanah itu memberikan manfaat bagi masyarakat Jember serta memastikan kesesuaian antara tujuan pemberian hibah dan pemanfaatan aset nantinya.
Apabila permohonan hibah tersebut ditujukan untuk pembangunan kantor baru Kejaksaan Negeri Jember, misalnya, maka peruntukan tanah harus jelas dan memiliki kepastian pemanfaatan. Dengan demikian, aset daerah yang diserahkan benar-benar digunakan sesuai tujuan yang mendasari pemberian hibah.
“Jangan sampai tanah sudah diserahkan, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan sesuai tujuan awal,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pansus tentang Permohonan Hibah Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember oleh Kejaksaan Negeri Jember resmi dibentuk pada 27 Oktober 2026. Pansus tersebut dipimpin Ardi Pujo Prabowo sebagai ketua dan Ikbal Wilda Fardana sebagai wakil ketua.
Pansus diberi waktu enam bulan untuk melakukan pembahasan dan menghasilkan rekomendasi. Rentang waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menelusuri seluruh aspek yang berkaitan dengan permohonan hibah, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum dan pertimbangan yang kuat.
Related Posts
- No comments have been published yet.


