DPRD Jember Bentuk Pansus Bahas Hibah Aset Tanah 2,7 Hektare untuk Kantor Baru Kejari
DPRD JEMBER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember resmi mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), guna mengkaji secara mendalam rencana Pelepasan Aset Tanah Daerah.
Lahan milik Pemerintah Kabupaten Jember tersebut rencananya bakal dihibahkan guna mendukung pembangunan gedung baru Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.
Lahan seluas kurang lebih 2,7 hektare yang berlokasi di kawasan Kedawung, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, diproyeksikan sebagai area relokasi instansi penegak hukum tersebut.
Kesepakatan pembentukan Pansus ini diketok dalam forum rapat paripurna DPRD Jember pada Selasa (27 Oktober 2026).
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, S.S, membeberkan bahwa mekanisme pembahasan hibah tanah ini bergulir setelah diterimanya surat resmi dari Bupati Jember, Muhammad Fawait, tertanggal 20 Oktober 2026.
Permohonan tertulis tersebut berisi pengajuan persetujuan atas pelepasan aset daerah untuk pemenuhan sarana infrastruktur Kejari Jember.
Menindaklanjuti berkas masuk tersebut, pimpinan legislatif langsung menggelar Rapat Pimpinan yang dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (26/10/2026) sesuai prosedur tata tertib yang berlaku.
Forum Banmus lantas menyepakati agar pengkajian skema pelepasan aset pemkab diserahkan secara khusus kepada tim Pansus.
Widarto merincikan bahwa total luas tanah yang diajukan dalam skema hibah ini mencapai 27.153 meter persegi. Penataan ulang dan pemindahan kantor dinilai mendesak, lantaran kompleks gedung Kejari Jember saat ini yang berdiri di Jalan Karimata dianggap sudah kurang ideal dalam mengakomodasi keterbatasan ruang operasional serta peningkatan pelayanan publik.
“Hibah aset berupa tanah maupun bangunan milik pemerintah daerah memang diwajibkan mengantongi persetujuan dari DPRD Jember sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Widarto saat memberikan keterangannya.
Mengenai keabsahan status kepemilikan lahan serta kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan, pimpinan dewan mempercayakan seluruh proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi substantif secara obyektif kepada tim Pansus.
Dalam kesempatan paripurna yang sama, susunan kepemimpinan Pansus juga resmi ditetapkan. Ardi Pujo Prabowo dari Fraksi Gerindra ditunjuk memimpin Pansus sebagai ketua, dengan didampingi Iqbal dari Fraksi PPP yang mengemban amanat sebagai wakil ketua.
Pansus Pelepasan Aset ditargetkan langsung tancap gas menjalankan fungsi kerjanya sejak tanggal pengesahan.
Merujuk pada aturan tata tertib internal DPRD Jember, tim kerja ini diberikan tenggat waktu maksimal selama enam bulan untuk merampungkan investigasi dan kajian teknis sebelum menerbitkan rekomendasi akhir bagi keputusan dewan.***
