Krisis Tenaga PPL dan Carut-Marut e-RDKK Bayangi Pertanian Jember, Komisi B DPRD Dorong Regenerasi Poktan

Krisis Tenaga PPL dan Carut-Marut e-RDKK Bayangi Pertanian Jember, Komisi B DPRD Dorong Regenerasi Poktan

DPRD JEMBER – Sektor pertanian di Kabupaten Jember sedang diuji oleh berbagai persoalan krusial. Tak hanya diwarnai oleh sengkarut penyaluran pupuk bersubsidi, minimnya keberadaan serta terbatasnya efektivitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kini disinyalir menjadi muara dari deretan keluhan para petani di tingkat bawah.

Muka persoalan ini terkuak sewaktu Komisi B DPRD Jember menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersamaan utusan petani dari Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan.

Di dalam pertemuan tersebut, masyarakat tani menyampaikan carut-marut pendataan e-RDKK yang memicu ketidaktepatan sasaran distribusi alokasi pupuk bersubsidi.

Merespons kondisi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, S.T, mengakui bahwa ketersediaan sumber daya manusia untuk tenaga PPL di wilayah Jember saat ini masih sangat minim dari kata mencukupi.

Candra menguraikan bahwa secara proporsional, sebanyak 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Jember semestinya didampingi oleh masing-masing satu orang petugas PPL secara merata.

Kendati demikian, kenyataan di lapangan memperlihatkan ketimpangan jumlah personel yang cukup signifikan.

“Hari ini memang kebutuhan PPL di Kabupaten Jember masih jauh dari harapan, karena selayaknya PPL di Kabupaten Jember harus memenuhi desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Jember dengan jumlah 248,” terang Candra saat memberikan penjelasannya.

Ia merincikan bahwa estimasi tenaga penyuluh yang aktif bertugas saat ini hanya berkisar antara 160 hingga 170 personel saja. Kondisi minus SDM tersebut berimbas langsung pada kurang maksimalnya pengawalan serta pendampingan bagi para petani.

Menurut Candra, kelancaran skema distribusi pupuk bersubsidi merupakan benang kusut yang membutuhkan keterlibatan harmonis dari berbagai elemen terkait.

Defisit personel PPL pada akhirnya melemahkan rantai koordinasi antara kelompok tani (poktan), petugas penyuluh, pemilik kios, distributor, hingga Pupuk Indonesia (PI).

“Ke depan memang tata kelola dan serap salur pupuk ini menjadi satu permasalahan yang tidak mudah diurai permasalahannya. Itu juga terkait dengan tidak kuatnya koordinasi antara kelompok tani, antara PPL, termasuk juga kios distributor maupun PI,” papar Candra.

Guna menyikapi keterbatasan jangkauan PPL serta membenahi iklim tata kelola pada sekitar 1.500 kelompok tani di Jember, Komisi B menawarkan solusi taktis melalui restrukturisasi pengurus poktan dengan menggaet kaum muda.

“Momen hari ini menjadi penting agar kelompok-kelompok tani itu bisa dilakukan peremajaan, kepengurusan, atau ditambah di-insert dengan orang-orang muda yang mampu dan punya kemampuan membantu secara administratif kelompok tani dalam hal input e-RDKK,” tegas Candra.

Ia optimistis, hadirnya ketertiban administrasi dan kepengurusan poktan yang adaptif akan mampu memangkas potensi timbulnya kendala alokasi pupuk bersubsidi yang selama ini merugikan petani kecil.

Adapun mengenai defisit tenaga PPL, Candra menambahkan bahwa Pemkab Jember pada dasarnya telah menyiapkan skema penambahan personel, kendati secara hierarki regulasi dan kewenangan teknis PPL saat ini telah dialihkan ke pemerintah pusat.***