DPRD Jember Soroti Penghapusan Pokir, Holil Asyari: Terus Apa yang Akan Kita Berikan kepada Masyarakat

DPRD Jember Soroti Penghapusan Pokir, Holil Asyari: Terus Apa yang Akan Kita Berikan kepada Masyarakat

DPRD JEMBER – Ketua Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember, HM. Holil Asyari, M.Pd.I, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam mewujudkan visi “Jember Baru, Jember Maju”. Namun, dukungan tersebut menurutnya harus berjalan beriringan dengan kesiapan eksekutif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diserap para legislator ketika menjalankan tugas di tengah-tengah konstituen.

Holil menilai, keberadaan anggota DPRD di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan fungsi pengawasan dan legislasi, tetapi juga menjadi jembatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, ketika aspirasi yang telah disampaikan melalui legislator tidak mendapatkan ruang realisasi, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap anggota dewan.

“Saat ini pokir (pokok-pokok pikiran) sudah tidak ada, padahal itu salah satu cara mengakomodasi aspirasi masyarakat yang disampaikan saat anggota dewan turun ke masyarakat,” ucapnya saat Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember di ruang Komisi A DPRD Jember, Rabu (26 Agustus 2026).

Menurut Holil, penghapusan pokir membuat sebagian masyarakat merasa kecewa. Bahkan, kondisi tersebut tidak jarang berkembang menjadi tudingan negatif kepada legislator. Ia menilai, kekecewaan masyarakat merupakan sesuatu yang wajar karena selama ini mereka menaruh harapan kepada anggota DPRD sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah.

Harapan tersebut, lanjutnya, bahkan telah tumbuh sejak para legislator melakukan kampanye pemilihan legislatif. Dalam momentum itu, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang diharapkan dapat diperjuangkan setelah wakil mereka duduk di parlemen.

“Kita ini dihujat oleh konstituen, dan itu sudah biasa karena program-program yang disampaikan kepada masyarakat, habis hari ini, tapi mau apa lagi,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember itu mengaku berada dalam posisi yang tidak mudah ketika harus kembali berhadapan dengan masyarakat, sementara aspirasi yang sebelumnya disampaikan kepada legislator belum dapat direalisasikan. Padahal, aspirasi tersebut sejak awal diyakini memiliki peluang untuk diakomodasi oleh Pemkab Jember melalui kebijakan dan program pembangunan daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat tetap terjaga. Dukungan DPRD terhadap program pemerintah daerah, kata Holil, semestinya dibarengi dengan mekanisme yang mampu memastikan aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang dalam proses perencanaan dan penganggaran.

“Contohnya program pavingisasi, sudah gagal, pokir juga sudah tidak ada, terus apa yang akan kita berikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Holil berharap, ke depan Pemkab Jember dapat mencari formulasi kebijakan yang tetap memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat yang dibawa para legislator. Dengan demikian, hubungan antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi berlanjut pada upaya nyata untuk menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat bawah.