Tolak Pungutan Pilkades Serentak 2027, DPRD Jember Tegaskan Calon Kades Wajib Nol Rupiah
DPRD JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027 harus sepenuhnya gratis bagi para kontestan.
Pemerintah daerah diwajibkan menanggung seluruh biaya operasional tanpa menarik pungutan sepeser pun dari para calon kepala desa.
Kepastian ini disampaikan oleh Anggota Komisi A sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Alfan Yusfi, menyusul Rapat Koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember.
Alfan membeberkan bahwa plot anggaran Pilkades serentak 2027 yang masuk dalam KUA-PPAS APBD Jember menyentuh angka sekitar Rp26 miliar. Skema dana tersebut terbagi atas Rp1,9 miliar di DPMD untuk pengamanan serta kondusivitas desa, sementara Rp24,1 miliar dialokasikan melalui BPKAD sebagai biaya operasional pelaksanaan.
Atas alokasi jumbo tersebut, Alfan mendesak DPMD, BPKAD, dan Inspektorat untuk memperketat pengawasan di 161 desa penyelenggara agar panitia tingkat desa tidak bertindak sewenang-wenang.
“Jangan sampai ada panitia yang membuat tata tertib dengan ketentuan kekurangan biaya dibebankan kepada pihak ketiga atau calon kepala desa,” tegas Alfan di Jember, Sabtu (29/8/2026).
Politisi PDIP ini mengingatkan bahwa payung hukum pembiayaan Pilkades sudah tertuang gambling dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (perubahan atas UU No. 6/2014) Pasal 34 ayat 6, serta Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 48. Regulasi tersebut mengamanatkan APBD kabupaten sebagai penyokong utama, yang didukung APBDes untuk pemungutan suara.
“Kalau masih ada kekurangan pembiayaan, bisa didukung melalui APBDes, bukan dibebankan kepada calon kepala desa,” terangnya.
Alfan menekankan bahwa kebijakan Pilkades gratis bukan sekadar memangkas beban finansial, melainkan langkah strategis untuk membuka ruang demokrasi yang setara bagi seluruh warga desa potensial.
“Pilkades gratis diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang bersih, demokratis, dan bebas dari praktik politik uang,” pungkasnya.
