Fraksi Golkar Amanah Dorong Efisiensi daripada Berutang

DPRD JEMBER – Suciati, anggota Fraksi Partai Golkar Amanah DPRD Jember, mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan peluang efisiensi anggaran sebelum memutuskan menggunakan skema pembiayaan melalui pinjaman.

Pemerintah Kabupaten Jember saat ini berencana meminjam Rp 786,573 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pos pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dengan adanya pinjaman tersebut, maka proyeksi defisit APBD Jember 2027 nyaris mencapai Rp 1 triliun, yakni Rp 987,045 miliar. Rp 200,472 miliar di antaranya adalah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2026.

Menurut Suciati, evaluasi terhadap berbagai pos belanja dapat menjadi salah satu langkah untuk menemukan ruang fiskal yang masih dapat dimanfaatkan bagi pembiayaan program prioritas. Pandangan tersebut disampaikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.

Hal ini disampaikan Suciati, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Gedung DPRD Jember, 31 Juli 2026.

Suciati, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan skema pembiayaan pembangunan daerah. Pembahasan mengenai rencana pinjaman daerah menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian dalam rapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta pembahasan memiliki kepedulian yang sama terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah sekaligus keberhasilan program pembangunan Kabupaten Jember.

Suciati menilai setiap kebijakan pembiayaan harus diawali dengan kajian yang matang mengenai tingkat urgensi serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang nantinya diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.

Suciati sebenarnya mengapresiasi arah pembangunan yang telah dirancang Pemerintah Kabupaten Jember dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, berbagai program yang dipersiapkan, khususnya di sektor infrastruktur, merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap rencana pembiayaan melalui pinjaman tentu memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara cermat. Menurut Suciati, pinjaman daerah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pada saat ini, tetapi juga menyangkut kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.

Karena itu, ia berpandangan bahwa seluruh komponen pembiayaan, termasuk besaran bunga yang harus dibayarkan, perlu dihitung secara detail agar tidak mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan di masa mendatang.

Suciati menilai pembangunan infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Jember. Berbagai proyek yang direncanakan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, aspek keberlanjutan pembiayaan juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Suciati, infrastruktur yang telah dibangun nantinya juga memerlukan biaya pemeliharaan agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperhitungkan tidak hanya biaya pembangunan, tetapi juga kebutuhan anggaran untuk perawatan pada tahun-tahun berikutnya.

Ia mengingatkan bahwa apabila sebagian kemampuan fiskal daerah digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, maka pemerintah juga harus memastikan masih tersedia ruang anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.

Dalam pandangannya, berbagai masukan yang berkembang selama rapat merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Ia berharap seluruh pandangan yang disampaikan oleh anggota Badan Anggaran dapat dihimpun sebagai bahan pertimbangan bersama sebelum pembahasan memasuki tahap pengambilan keputusan.

Suciati menilai proses diskusi yang berlangsung terbuka menjadi kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyatukan berbagai perspektif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin baik.

Melalui proses pembahasan yang berlangsung secara bertahap, DPRD Jember bersama TAPD diharapkan mampu menyusun kebijakan anggaran yang tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Berbagai masukan dari anggota dewan, termasuk pandangan yang disampaikan Suciati, menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jember.