Fraksi PKB Jember Tak Menolak Utang, Cuma Minta Eksekutif  Paparkan Rencana Detail Pembangunan Infrastruktur

Fraksi PKB Jember Tak Menolak Utang, Cuma Minta Eksekutif  Paparkan Rencana Detail Pembangunan Infrastruktur

DPRD JEMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan kredit sebesar Rp786 miliar terus menuai polemik. Wacana penambahan pembiayaan melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) itu memunculkan beragam pandangan di kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPRD menilai, sebelum kebijakan tersebut memperoleh persetujuan, pemerintah daerah harus lebih dahulu membuka secara transparan arah dan sasaran penggunaan dana pinjaman tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, S.Sos., M.KP., mengatakan pihaknya bukan tidak setuju rencana eksekutif mengajukan pinjaman dana sebesar itu. Namun, menurutnya, eksekutif perlu membeberkan secara rinci peruntukan dana pinjaman tersebut agar DPRD dapat memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara merata. Jangan sampai, pembangunan infrastruktur yang dibiayai dana pinjaman itu hanya berkutat di kawasan perkotaan, sementara wilayah pinggiran dan pedesaan kembali tertinggal.

“Kita tidak permasalahkan utang-piutang dan sebagainya. Cuma dari kemarin TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) belum menjelaskan rencana detail infrastruktur akan dibangun, sehingga kami ada kekhawatiran jangan-jangan yang dibangun hanya wilayah kota sehingga ada paving dibongkar lagi, dibangun paving lagi,” ucapnya saat Rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama TAPD Kabupaten Jember di ruang Banmus, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurutnya, sebagai syarat disetujuinya rencana pengajuan kredit itu, Huda meminta paparan detail rencana pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai dana pinjaman sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dibahas. Dengan demikian, ketika pembahasan Raperda APBD berlangsung, DPRD memiliki dasar yang jelas untuk melakukan pengawasan sekaligus mencocokkan lokasi-lokasi pembangunan yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Ia menilai keterbukaan sejak awal akan memudahkan legislatif melakukan evaluasi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Selain itu, kejelasan program juga akan menghindarkan munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai penggunaan dana pinjaman daerah.

“Kalau nanti misalnya, rencana pembangunan infrastruktur itu tidak sesuai dengan aspirasi anggota Dewan, kan kita yang diplokoto nanti. Karena, nanti masyarakat juga menuntut pada kita: Anda sudah menyetujui utang itu, katanya untuk infrastruktur, mana gak dibangun-bangun nih, 2027,” jelasnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jember itu menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan apabila dana pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, rumah sakit, maupun proyek-proyek strategis lainnya yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Namun, menurutnya, seluruh rencana penggunaan anggaran harus disampaikan secara terbuka sejak awal agar DPRD dapat memberikan penilaian secara objektif sebelum memberikan persetujuan.

“Rencana detail pembangunan infrastruktur harus disampaikan dari awal sehingga kami akan menyikapi itu. Kalau itu belum ada, kami tentu akan mempertanyakan itu terus,” pungkasnya.

Seperti diketahui, untuk Tahun Anggaran 2027, Pemkab Jember berencana mengajukan tambahan pembiayaan melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp786 miliar. Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jember dan menjadi salah satu isu strategis dalam penyusunan APBD 2027. Besarnya nilai pinjaman membuat sejumlah fraksi meminta pemerintah daerah menyajikan kajian yang komprehensif, mulai dari kemampuan fiskal daerah, skema pengembalian pinjaman, hingga rincian proyek yang akan dibiayai, sehingga kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan Kabupaten Jember.