DPRD Jember Sebut Pinjaman Rp786,57 Miliar untuk Infrastruktur dan Kesehatan, Gerindra: Harus Berdampak bagi Rakyat

DPRD Jember Sebut Pinjaman Rp786,57 Miliar untuk Infrastruktur dan Kesehatan, Gerindra: Harus Berdampak bagi Rakyat

DPRD JEMBER – Rencana pinjaman daerah sebesar Rp786,57 miliar dalam Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 memicu perdebatan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meski demikian, DPRD menegaskan pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,5 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sekitar Rp5,5 triliun. Selisih keduanya menimbulkan defisit sekitar Rp986 miliar yang direncanakan ditutup melalui proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp200 miliar dan pinjaman daerah senilai Rp786,57 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Anggota Banggar DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan dinamika yang terjadi dalam pembahasan KUA-PPAS merupakan hal yang wajar. Menurutnya, seluruh fraksi ingin memastikan kebijakan pembiayaan tidak justru membebani masyarakat, melainkan menghasilkan manfaat nyata. “Kami di Badan Anggaran ingin APBD ini betul-betul pro-rakyat. Tentu, jika utang ini lebih banyak mudaratnya, kami tidak akan setuju. Tetapi kami melihat rencana pinjaman ini diarahkan untuk program-program yang membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Ardi, Sabtu (1 Agustus 2026).

Ardi menjelaskan, kemampuan fiskal Kabupaten Jember dinilai belum cukup untuk membiayai percepatan pembangunan hanya dengan mengandalkan pendapatan daerah. Karena itu, pemerintah mengusulkan pinjaman yang difokuskan pada sektor-sektor yang dinilai mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Salah satu prioritas penggunaan dana tersebut adalah perbaikan infrastruktur. Menurut Ardi, masih terdapat sekitar 527 kilometer jalan di Jember yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat. Selain jalan kabupaten, anggaran juga direncanakan menyasar Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, hingga drainase untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. “Jika anggaran ini dialokasikan untuk infrastruktur hingga ke pelosok, multiplier effect-nya akan sangat terasa. Perputaran ekonomi masyarakat akan jauh lebih lancar,” katanya.

Selain pembangunan infrastruktur, DPRD juga menilai peningkatan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi kebutuhan mendesak. Ardi mengatakan penambahan PJU di sejumlah titik rawan diharapkan mampu meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus menekan potensi tindak kriminal pada malam hari. “Belakangan ini banyak muncul kasus pembegalan maupun pencurian. Penambahan PJU menjadi salah satu upaya meningkatkan keamanan masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Ardi menilai keberhasilan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) membawa konsekuensi meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit dan puskesmas. Kondisi tersebut membuat kapasitas layanan kesehatan di sejumlah fasilitas milik pemerintah daerah mulai terbatas.

Menurutnya, sebagian dana pinjaman direncanakan untuk menambah ruang pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih layak. “Program UHC sangat dirasakan manfaatnya masyarakat. Namun jumlah pasien juga meningkat sehingga fasilitas kesehatan perlu diperluas agar pelayanan tetap optimal,” tutur Ardi.

Menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak pinjaman terhadap pemerintahan berikutnya, Ardi memastikan skema pengembalian telah disusun sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami memastikan pelunasan pinjaman dirancang selesai sebelum masa jabatan bupati saat ini berakhir sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” tegasnya.

Pembahasan rencana pinjaman daerah masih akan berlanjut dalam agenda Banggar DPRD Jember. DPRD menyatakan akan mengawal setiap tahapan pembahasan agar kebijakan pembiayaan benar-benar mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta memberikan manfaat yang sebanding dengan beban fiskal yang akan ditanggung daerah.