DPRD Jember Mulai Bahas KUA-PPAS 2027, Proyeksi APBD Capai Rp4,5 Triliun untuk Dukung Pengentasan Kemiskinan

DPRD Jember Mulai Bahas KUA-PPAS 2027, Proyeksi APBD Capai Rp4,5 Triliun untuk Dukung Pengentasan Kemiskinan

DPRD JEMBER – DPRD Kabupaten Jember mulai mematangkan pembahasan arah kebijakan fiskal untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat awal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), muncul proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 triliun.

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, S.Sos mengatakan pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal. Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kata dia, masih akan mendalami seluruh materi sebelum menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Rapat hari ini membahas KUA dan PPAS tahun 2027. Namun pembahasannya kami tunda sementara karena masih akan dipelajari oleh teman-teman Badan Anggaran dan dikonsultasikan dengan tim ahli,” ujar Ahmad Halim saat dikonfirmasi, Rabu (29 Juli 2026).

Halim menjelaskan, berdasarkan proyeksi sementara, total pendapatan daerah dalam APBD 2027 diperkirakan menyentuh angka Rp4,5 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,294 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp3,226 triliun diproyeksikan berasal dari pendapatan transfer.

Ia menyebutkan, jika dibandingkan dengan proyeksi APBD sebelumnya yang berada di kisaran Rp4,3 triliun, terdapat potensi kenaikan anggaran sekitar Rp200 miliar. Meski demikian, angka tersebut belum bersifat final karena masih akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan anggaran.

“Proyeksi APBD kita sekitar Rp4,5 triliun. Ada kenaikan kurang lebih Rp200 miliar. Tetapi ini masih berupa angka proyeksi sehingga masih akan didalami lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Halim mengungkapkan arah kebijakan umum APBD Tahun 2027 tetap difokuskan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember.

Menurutnya, penguatan pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan masih menjadi agenda utama yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran.

Ia menambahkan, berbagai program pembangunan daerah juga akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar perencanaan pembangunan berjalan efektif dan mampu memaksimalkan dukungan pendanaan lintas pemerintahan.

“Program-program daerah harus sinkron dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Misalnya rehabilitasi rumah tidak layak huni, pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat yang semuanya diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Selain sektor pendidikan dan perumahan, Halim menuturkan pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi salah satu prioritas yang akan diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 sendiri masih akan berlanjut setelah Badan Anggaran DPRD menyelesaikan proses pendalaman bersama tim ahli. Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan bersama pemerintah daerah.