Pembangunan Yon TP Diharapkan Selaras dengan Perlindungan Sosial Petani Silo

Rencana pembangunan Batalyon Infantri Teritorial Pembangunan di kawasan Kecamatan Silo menjadi perhatian DPRD Jember. Sekretaris Komisi B DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, menilai setiap program pembangunan perlu dijalankan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya para petani yang berpotensi terdampak.

Menurutnya, pembangunan merupakan kebutuhan yang harus didukung, namun proses pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Nurhuda menegaskan bahwa pembahasan mengenai rencana pembangunan sebaiknya diposisikan sebagai upaya mencari solusi terbaik antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai dialog yang konstruktif menjadi langkah penting agar setiap kebijakan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak.

Dalam pandangannya, pembangunan sektor pertahanan merupakan bagian penting yang patut didukung. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap upaya memperkuat sistem pertahanan negara. Meski demikian, pelaksanaan pembangunan diharapkan tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari lahan pertanian.

Menurut Nurhuda , masyarakat Kecamatan Silo telah menjalani proses panjang hingga memperoleh pengakuan negara melalui skema pengelolaan kawasan hutan sosial. Upaya tersebut dinilai menunjukkan komitmen masyarakat dalam mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan lahan yang selama ini dikelola petani memiliki arti penting sebagai sumber penghidupan keluarga. Oleh sebab itu, setiap rencana pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan tersebut perlu memperhitungkan dampak ekonomi yang mungkin muncul bagi warga.

Nurhuda menyoroti rencana penggunaan sekitar 55 hektare dari total kawasan seluas 1.730 hektare. Menurutnya, apabila terdapat masyarakat yang kehilangan akses terhadap lahan garapan, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah yang mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga yang terdampak.

Ia menjelaskan bahwa banyak keluarga petani masih memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, proses pembangunan perlu disertai strategi yang mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat selama masa transisi.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhuda Candra Hidayat juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan jaring pengaman sosial bagi petani yang terdampak apabila pembangunan dilaksanakan. Menurutnya, perhatian tidak hanya diberikan pada penyediaan lahan pengganti, tetapi juga terhadap keberlangsungan sumber pendapatan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.

Ia menilai langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memiliki kepastian ekonomi dan tidak menghadapi kesulitan selama masa penyesuaian. Dengan adanya perlindungan sosial yang memadai, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih baik tanpa menimbulkan dampak yang memberatkan warga.

Nurhuda juga mengingatkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Silo perlu menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan. Berdasarkan data yang sebelumnya dipaparkan dalam rapat, sebagian besar masyarakat berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4 sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Selain itu, ia berharap seluruh proses penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog yang mengedepankan musyawarah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.

Nurhuda menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kehidupan petani. Dengan pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan, sosial, dan ekonomi, pembangunan di Kecamatan Silo diharapkan mampu berlangsung secara kondusif serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak. []