FKB Pastikan Pembahasan KUA-PPAS Berlangsung Terbuka

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember menyampaikan komitmen untuk mendorong pelaksanaan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 secara terbuka. Komitmen tersebut disampaikan menyusul pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung tanpa kehadiran media.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jember dari Fraksi PKB, Nurhuda Candra Hidayat, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan insan pers atas pelaksanaan rapat KUA-PPAS yang sebelumnya digelar secara tertutup. Menurutnya, Fraksi PKB memandang keterbukaan dalam proses pembahasan anggaran menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Jember.

Nurhuda menjelaskan bahwa anggota Banggar dari Fraksi PKB tidak mengikuti rapat sejak awal karena masih menghadiri agenda internal partai. Kondisi tersebut membuat dirinya datang setelah rapat berlangsung dan mendapati suasana yang tidak dihadiri rekan-rekan media.

Setelah mengetahui adanya pemberitaan mengenai pelaksanaan rapat secara tertutup, Fraksi PKB menyatakan permohonan maaf kepada publik. Nurhuda mengaku turut mempertanyakan alasan rapat tersebut berlangsung tanpa keterbukaan kepada media.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Fraksi PKB memastikan akan mendorong agar pembahasan APBD, termasuk KUA-PPAS, baik di tingkat Badan Anggaran maupun komisi-komisi DPRD, dapat dilaksanakan secara terbuka. Menurut Nurhuda, proses pembahasan anggaran merupakan bagian dari kepentingan masyarakat sehingga keterbukaan informasi menjadi hal yang perlu dijaga.

Rencana tersebut akan mulai disampaikan dalam agenda rapat Banggar berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat. Dalam forum tersebut, Fraksi PKB berencana mengusulkan kepada pimpinan rapat agar status pembahasan KUA-PPAS dibuka sehingga dapat diikuti oleh media dan diketahui masyarakat.

Nurhuda menegaskan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya Fraksi PKB untuk memperkuat prinsip transparansi dalam proses penyusunan anggaran daerah. Dengan keterbukaan pembahasan, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Terkait alasan rapat sebelumnya berlangsung secara tertutup, Nurhuda menyampaikan bahwa dirinya belum memperoleh penjelasan dari pihak lain di Badan Anggaran. Hal itu karena anggota Banggar dari Fraksi PKB tidak mengikuti rapat sejak awal akibat adanya agenda partai yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Selain dirinya, anggota Banggar dari Fraksi PKB lainnya juga tidak dapat hadir sejak awal rapat. Salah satu anggota mengikuti agenda partai bersama dirinya, sementara satu anggota lainnya tidak dapat menghadiri pembahasan karena sedang sakit sejak pekan sebelumnya.

Meski belum memperoleh penjelasan mengenai keputusan pelaksanaan rapat tertutup, Fraksi PKB memilih untuk memusatkan perhatian pada langkah perbaikan ke depan. Fokus utama yang akan diperjuangkan adalah memastikan setiap pembahasan anggaran dapat berlangsung secara terbuka dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat maupun media.

Menurut Nurhuda, keterbukaan dalam pembahasan KUA-PPAS menjadi bagian penting dari proses pengambilan kebijakan publik karena hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember.

Melalui komitmen tersebut, Fraksi PKB berharap proses pembahasan anggaran di DPRD Jember semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui perkembangan pembahasan anggaran daerah yang berkaitan dengan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jember. []