Suara Petani Sumberbaru Menggema di Reses Ghofir, Infrastruktur Pertanian Jadi Prioritas

Suara Petani Sumberbaru Menggema di Reses Ghofir, Infrastruktur Pertanian Jadi Prioritas

DPRD JEMBER – Soal pertanian dan infrastruktur yang mengiringinya menjadi bahasan yang dominan dalam Reses Masa Persidangan II DPRD Jember Tahun 2026 yang digelar Ghofir, SH. di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Jumat, 17 Juli 2026. Aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan sektor pertanian masih menjadi perhatian utama warga, mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut bergantung pada sektor agraris.

Beragam pertanyaan dan usulan yang mengemuka di forum reses tersebut adalah hal-hal yang terkait dengan pertanian, mulai dari saluran irigasi hingga soal pupuk bersubsidi. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, perbaikan akses menuju lahan pertanian, hingga kemudahan distribusi hasil panen agar biaya produksi dapat ditekan dan keuntungan petani semakin meningkat.

Menurut Ghofir, sebagian besar masyarakat di daerah Sumberbaru dan sekitarnya masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, serta akses distribusi hasil panen menjadi kebutuhan mendesak agar produktivitas dan pendapatan petani meningkat.

“Petani tidak hanya membutuhkan pupuk dan benih, tetapi juga infrastruktur yang memadai agar biaya produksi dan distribusi dapat ditekan. Dengan begitu, kesejahteraan mereka akan ikut meningkat,” ujarnya.

Ia menilai, pembangunan sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur. Keduanya harus berjalan beriringan karena infrastruktur yang baik akan memperlancar aktivitas pertanian, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil panen. Dengan dukungan sarana yang memadai, daya saing petani diharapkan semakin meningkat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Ghofir menambahkan, Indonesia adalah negara agraris. Begitu juga Jember, termasuk wilayah yang didominasi oleh pertanian. Seharusnya, lanjut Ghofir, sektor pertanian menjadi perhatian prioritas pemerintah untuk dikembangkan agar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kenyataannya, masih banyak produk pertanian yang harus didatangkan Indonesia melalui skema impor.

“Kita berharap agar kebijakan pemerintah harus betul-betul berpihak pada petani. Kalau petani maju, negara makmur,” jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jember itu memastikan seluruh aspirasi yang berkembang di forum reses akan dikawal dan diperjuangkan melalui kewenangan DPRD. Menurutnya, setiap usulan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Katanya, pembangunan daerah harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para petani sebagai salah satu penopang utama perekonomian Jember. Karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program yang berpihak kepada petani sehingga sektor pertanian mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berjuang semaksimal mungkin agar semua aspirasi yang muncul, bisa direalisasikan,” pungkasnya.