Serap Aspirasi Masyarakat, Ikbal Wilda Fardana Dorong Penataan Pasar dan Konektivitas Jalan

Serap Aspirasi Masyarakat, Ikbal Wilda Fardana Dorong Penataan Pasar dan Konektivitas Jalan

DPRD JEMBER – Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Jember, Ikbal Wilda Fardana, S.H., M.Kn., di kawasan Pemandian Tirta Pratama, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Sabtu (18 Juli 2026), menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dengan masyarakat. Berbagai aspirasi strategis mencuat dalam forum tersebut, mulai dari persoalan Pasar Bangsalsari hingga kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah peserta reses mengeluhkan Pasar Bangsalsari yang baru selesai direnovasi, namun operasionalnya dinilai belum berjalan maksimal. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan penataan zonasi pedagang serta melengkapi berbagai fasilitas penunjang agar aktivitas perdagangan kembali bergeliat dan mampu menghidupkan perekonomian masyarakat.

“Setelah direnovasi, pasar kok tidak ramai seperti dulu?” ujar salah seorang peserta reses.

Menanggapi hal tersebut, Ikbal menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember untuk mendorong agar aktivitas Pasar Bangsalsari kembali ramai tanpa mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, keberadaan pasar harus mampu mengembalikan tingkat pendapatan para pedagang seperti sebelum dilakukan renovasi.

“Pasar Bangsalsari direnovasi menggunakan anggaran negara dengan tujuan menyejahterakan pedagang,” tegas Ikbal.

Selain itu, Ikbal mengaku akan mendesak pemerintah daerah agar segera mengeluarkan regulasi operasional mengenai penempatan lapak yang transparan, adil, dan berpihak kepada para pedagang lama. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi konflik antar pedagang dalam memperebutkan lokasi berjualan.

“Itu yang harus dihindari, jangan sampai lapak menjadi rebutan,” jelasnya.

Tak hanya persoalan Pasar Bangsalsari, peserta reses juga menyampaikan keluhan mengenai ketimpangan kondisi akses jalan di wilayah pedesaan yang dinilai menghambat distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ikbal menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus dipahami sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, hingga jalan nasional memiliki sumber pendanaan dan mekanisme penanganan yang berbeda sehingga membutuhkan sinergi antar-pemerintah.

Kata Ikbal, infrastruktur jalan desa akan didorong melalui optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) serta program usulan kemitraan DPRD. Sementara untuk infrastruktur jalan kabupaten, Fraksi PPP berkomitmen mengawal sisa alokasi belanja langsung APBD Jember agar diprioritaskan untuk perbaikan ruas-ruas jalan penghubung antar kecamatan yang mengalami kerusakan berat dan selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat.

Adapun terkait jalan utama lintas selatan atau jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Jember, Ikbal berjanji akan membawa rekomendasi tertulis melalui jaringan legislatif PPP di DPRD Provinsi Jawa Timur agar ruas tersebut segera memperoleh alokasi pemeliharaan berkala sehingga konektivitas antarwilayah dapat semakin baik.

“Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Jalur ekonomi dari jalan desa, jalan kabupaten, sampai jalan provinsi yang melintasi area Bangsalsari dan sekitarnya harus terkoneksi dengan baik agar roda ekonomi warga berputar cepat,” pungkasnya.