Banggar DPRD: Jember Penuhi Syarat Terbitkan Obligasi Daerah, Kajian Fiskal Jadi Penentu

Banggar DPRD: Jember Penuhi Syarat Terbitkan Obligasi Daerah, Kajian Fiskal Jadi Penentu

DPRD JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mulai mencari berbagai terobosan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat di tengah berkurangnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menjajaki berbagai alternatif pembiayaan yang tetap berada dalam koridor regulasi dan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Salah satu opsi yang mulai dikaji adalah penerapan skema obligasi daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Wacana tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme, persyaratan, serta aspek hukum dan fiskal dalam penerbitan obligasi daerah.

Anggota Banggar DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mengatakan Kabupaten Jember pada dasarnya telah memenuhi salah satu syarat utama untuk menerapkan skema obligasi daerah. Hal itu ditandai dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi prasyarat penting dalam proses penerbitan obligasi daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tata kelola keuangan daerah telah memperoleh pengakuan dari lembaga pemeriksa negara. Dengan demikian, secara administratif Jember memiliki modal awal untuk mengkaji peluang pemanfaatan instrumen pembiayaan tersebut.

Walaupun demikian, Nuki menegaskan bahwa masih banyak aspek yang harus dibahas secara mendalam sebelum skema obligasi daerah diputuskan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Kabupaten Jember. Berbagai kajian teknis dan finansial perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko terhadap kondisi keuangan daerah pada masa mendatang.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya adalah batas kemampuan pinjaman daerah, analisis risiko fiskal, proyeksi kemampuan pembayaran, hingga ketentuan pembayaran pokok dan bunga obligasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruh tahapan tersebut harus disusun secara terukur dan memenuhi ketentuan pemerintah pusat agar penerbitan obligasi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Tidak mungkin obligasi daerah diterbitkan di luar kemampuan fiskal daerah. Semua harus dihitung secara cermat agar tidak membebani APBD di masa mendatang,” tegasnya.

Nuki, sapaan akrab Wahyu Prayudi Nugroho, menegaskan perlunya menghitung secara cermat seluruh aspek yang berkaitan dengan obligasi daerah. Menurutnya, penerbitan obligasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh tambahan dana pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban pembayaran hingga masa jatuh tempo.

Apabila seluruh perhitungan telah dilakukan secara matang dan seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka tahapan berikutnya adalah memperoleh persetujuan DPRD Jember serta izin dari Menteri Keuangan sebelum obligasi daerah dapat diterbitkan.

“Tidak mungkin obligasi daerah diterbitkan di luar kemampuan fiskal daerah. Semua harus dihitung secara cermat agar tidak membebani APBD di masa mendatang,” tegasnya.