Widarto Sebut Reses Jadi Jembatan Aspirasi, Tegaskan PDI Perjuangan Konsisten Perjuangkan Wong Cilik
DPRD JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Widarto S.S., menggelar kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda konstitusional anggota legislatif untuk mempertanggungjawabkan kinerja sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dalam reses tersebut, Widarto menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat. Ia memaparkan berbagai program dan kerja nyata yang telah dilakukan di DPRD selama periode persidangan berlangsung. Menurutnya, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil di lembaga legislatif harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang mandat.
Katanya, reses bukan hanya ajang pelaporan, tetapi juga ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung. Berbagai persoalan yang disampaikan warga, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian hingga pembangunan infrastruktur, dicatat untuk diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang dibutuhkan rakyat. Reses ini menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan warga,” ujar Widarto di hadapan peserta.
Widarto menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan konsistensi partai dalam memperjuangkan nasib wong cilik sebagai bagian dari komitmen ideologis yang selama ini menjadi pijakan perjuangan PDI Perjuangan.
Saat ini, PDI Perjuangan mendukung penuh program-program strategis seperti Universal Health Coverage (UHC), beasiswa pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Menurut Widarto, program-program tersebut harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaksanaannya perlu terus diawasi agar berjalan tepat sasaran.
“Kami akan mengawal semua kebijakan itu bersama masyarakat. Jika kebijakan itu baik, kami dukung. Jika ada yang merugikan rakyat, kami kritisi dan perjuangkan perbaikannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan bersama terhadap berbagai program pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaannya agar berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Widarto mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam mengawal jalannya pembangunan. Ia menilai keterlibatan publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Masyarakat harus proaktif, peduli, dan ikut mengawal setiap kebijakan. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” pungkas Widarto.
