Puluhan Petani Ngadu ke Komisi A DPRD Jember, Desak GTRA Selesaikan Persoalan

DPRD JEMBER – Puluhan petani yang tergabung Serikat Tani Independen (Sekti) Jember mengadu ke Komisi A DPRD untuk segera mendesak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menyelesaikan persoalan-persoalan yang menumpuk.

“Kami atas nama serikat tani independen jember untuk mendesak dilaksanakannya reforma agraria sejati oleh Tim GTRA Kabupaten,” kata Ketua Sekti Jember, Asirudin kepada wartawan, Kamis (11 Juni 2026). “Kami minta komisi A untuk mendesak eksekutif, terutama bupati segera merombak gugus tugas reforma agraria (GTRA). Paling tidak ada perwakilan petani yang masuk di GTRA, paling tidak sekretaris atau wakil ketua. Sehingga GTRA kabupaten bisa berjalan,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Pak Linggar mengatakan, banyak persoalan tidak terselesaikan sama sekali di kabupaten jember ini, program menata ulang, ketimpangan, atau kepemilikan di OTL (organisasi tani lapang) dinaungan Sekti belum ada yang menggarap sama sekali.

Ia menyebut, petani Sekti membawahi 23 desa atau OTL dari 7 kecamatan seperti Kecamatan Silo, Sumberjambe, Ajung, Sukowono, Kalisat, Mumbulsari, Bangsalsari, Tempurejo dan Arjasa. “Kalau luasan bervariasi, seperti di Desa Mulyorejo luas 8.045 hektar. Suco Mumbulsari luas 676 hektar, Sukowono dari 11 desa yang ditempati 55 hektar ditempati rumah oleh warga, ada yang 20 tahun, 30 tahun,” jelasnya.

Sedangkan yang berupa lahan, para petani yang tergabung Sekti melakukan bercocok tanam dilahan. “Lahan ditanami perkebunan, kopi, jahe, tebu dan semacamnya,” sebutnya.

Namun mereka petani merasa kuatir, persoalan reforma agraria selalu mengancam para petani yang tergabung dalam Sekti. “Rata-rata banyak anggota Sekti menanam, setelah panen ditangkap. Contoh tempat saya menanam pohon, setelah mau ditebang ditangkap. Sekarang yang terjadi di Suco (Mumbulsari) tebang sengon 3 pohon diambil, diantar ke kantor PTPN. Banyak, setiap OTL dikriminalisasi oleh oknum perkebunan,” kesalnya.

Dengan begini, para petani berharap ada kekuatan hukum baginya yang sudah menempati, dan pelaksanaan reforma agraria bagi yang belum menempati lahan bisa aman tanpa masalah. ” Didalam reforma agraria, menata ulang ketimpangan tanah, dengan memberikan aset dan akses terhadap tanah,” ungkapnya. Selain persoalan itu, kedatangan puluhan pengurus Sekti juga meminta persoalan batas lahan antara Banyuwangi dengan Jember, di wilayah Desa Mulyorejo Kecamatan Silo segera diselesaikan.

Sedangkan, Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni mengatakan, ada dua persoalan penting yang disampaikan tadi, tentang reforma agraria dan persoalan konflik sengketa tanah di wilayah mereka masing-masing OTL dan persoalan konflik perbatasan. “Lahan yang menjadi sengketa sekarang tidak ditanami, baik kedua belah pihak. Perbatasan tidak jelas, karena lahan menjadi bagian Desa Mulyorejo Jember diklaim sebagai wilayah hutan Malangsari Banyuwangi,” jelasnya.

Warga Jember sempat menggarap lahan disitu, namun diusir. Dari itu, para petani meminta DPRD dan pihak terkait untuk memperjelas batas lahan tersebut. “Letaknya di Desa Mulyorejo yang merupakan bagian Kabupaten Jember. Ada sekitar 150 hektar yang tidak dimanfaatkan, PTPN, Perhutani dan warga tidak melakukan. Sampai sekarang tidak ada kejelasannya,” urainya.

Terkait reforma Agraria, politisi PDI Perjuangan menuturkan, para petani ini sudah lama menguasai lahan, bahkan sudah banyak yang bermukim atau tempat tinggal disana. Mereka berdiri sepetak hingga dua petak di lahan yang sangat luas “Tapi mereka tidak berani, karena merasa tidak punya legalitas di lahan tersebut,” jelasnya.

Jadi persoalan yang dihadapi para petani ini banyak sekali, hingga mereka mengadu kesini untuk mencari solusi. “Tentu kami tidak bisa sendirian, pemerintah pusat dalam undang-undang maupun perpres menyebutkan GTRA bekerja dalam menuntaskan reforma agraria ini,” tuturnya. “Mendistribusikan tanah, yang disebut tanah obyek reformasi agraria (TORA) yang d Jember ini banyak,” sambungnya.

Bahkan menurut Tabroni, GTRA Jember tidak serius dan tidak ada langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan, dari pemerintahan sebelumnya juga tidak pernah terlihat. “Jadi pemerintah sekarang Gus Fawait baru ini menjadi motor penggerak untuk serius melakukan upaya GTRA agar berjalan. Harapan kita bisa bergerak lebih serius,” harapnya.

Saat ini masih petani Sekti, bisa jadi nanti petani dari organisasi lain, karena ini menyangkut persoalan pangan dan papan. Jadi mudah-mudahan ada keseriusan, dan ada langkah kedepan. Tabroni menyampaikan, pengurus GTRA terkadang hanya fokus pada pekerjaan utama, semisal sebagai kepala dinas atau lainnya. “Kita belum melihat apa yang dilakukan GTRA,” pungkasnya.