Bahas Raperda Pancasila, Candra Tolak Pelibatan TNI-Polri dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Bahas Raperda Pancasila, Candra Tolak Pelibatan TNI-Polri dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan

DPRD Jember – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Candra Ary Fianto menyatakan menolak TNI-Polri dilibatkan dalam pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Pasalnya, unsur sipil juga mampunyai sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

“Kalau hemat saya tidak perlu hari ini kita melibatkan TNI dan Polri, karena jangan-jangan ini salah satu bentuk ketidak mampuan sipil dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila,” ujarnya dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang berlangsung di gedung DPRD Jember, Senin, 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Candra saat pansus membahas substansi pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang termuat dalam draf raperda. Menurutnya, penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan sejatinya dapat dijalankan oleh elemen sipil yang memiliki kapasitas, kompetensi, serta pengalaman dalam bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat.

Menurut Candra, ketidak setujuan dirinya TNI dan Polri dilibatkan dalam pelaksnaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah untuk mengurangi hegemoni TNI-Polri terhadap sipil, yang selama ini sudah cukup masif.

Selain itu, lanjutnya, TNI dan Polri adalah lembaga vertikal yang seharusnya bersih dari cawe-cawe kegiatan sipil, apalagi dengan anggarannya segala. Candra lalu mencontohkan bahwa hari ini KPK sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya melarang pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kepada lembaga-lembaga vertikal.

“Tapi Jember hari ini, Kejaksaan (dapat anggaran) Rp4 Miliar dari Pemkab Jember, kepolisian tiap tahun pasti ada anggarannya,” jelas Candra.

Ia menilai, semangat penguatan wawasan kebangsaan harus tetap ditempatkan dalam koridor pemberdayaan masyarakat sipil. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan kebangsaan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang penguatan partisipasi publik dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, kebhinekaan, dan kehidupan berbangsa.

Ketidak setujuan Candra terkait pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah menyikapi draft Raperda Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang salah satu pointnya tentang pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Terhadap usulan itu, Wakil Ketua Pansus DPRD Jember, Mufid menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyusun raperda untuk diakomodasi. Menurutnya, seluruh masukan yang berkembang dalam forum pembahasan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses penyempurnaan naskah raperda sebelum memasuki tahapan berikutnya.

“Kami berharap ini jadi pertimbangan tim penyusun terkait pelaksana Pendidikan Wawasan Kebangsaan,” pungkasnya.