DPRD Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Jember, Desa Pinggiran Dinilai Masih Terabaikan

DPRD JEMBER — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.  Jember menilai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember masih belum merata.

Proyek-proyek pembangunan disebut lebih banyak terkonsentrasi di kawasan pusat kota, sementara desa-desa yang berada jauh dari pusat pemerintahan belum tersentuh secara optimal.

Penilaian tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Nur Huda Candra Hidayat, S. Sos, M.KP, dalam rapat Paripurna yang membahas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Nota Pengantar APBD 2026, Senin lalu.

Menurut Nur Huda, pihaknya mengapresiasi langkah Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang berkomitmen memperkuat pembangunan di wilayah pinggiran.

Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus terwujud dalam realisasi anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat desa.

“Kami melihat anggaran belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp109,75 miliar seharusnya diarahkan secara serius untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar warga desa,” ujarnya.

Ia menegaskan, perlunya percepatan pembangunan akses jalan yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Nur Huda juga menyoroti masih minimnya pembangunan jalan di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, seperti Curah Kalong, Tugusari, dan Badean.

Menurutnya, wilayah tersebut memiliki populasi petani yang sangat bergantung pada akses transportasi memadai.

“Kami berharap daerah-daerah di sekitar hutan juga diprioritaskan. Mayoritas warga di sana hidup dari hasil pertanian, sehingga infrastruktur yang layak sangat penting bagi mereka,” tuturnya.

Tidak hanya Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan turut menyampaikan pandangan kritis. Melalui juru bicaranya, Widarto, fraksi tersebut menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa tingkat kemiskinan Jember masih cukup tinggi.

“Data terakhir menunjukkan angka kemiskinan berada di 8,67 persen atau sekitar 216 ribu warga. Ini bukan angka kecil, dan pemerintah daerah harus menjadikan isu kemiskinan sebagai prioritas tertinggi,” kata Widarto dalam penyampaian sikap fraksinya.

Ia menambahkan, upaya mengurangi kemiskinan dapat dilakukan melalui dua strategi utama: mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Program layanan kesehatan gratis atau bantuan pangan adalah langkah konkret yang bisa menekan biaya hidup kelompok rentan,” jelasnya.

Menanggapi pandangan umum dari seluruh fraksi, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasinya. Ia menilai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan penyusunan APBD 2026.

“Kami menghargai seluruh saran dan catatan yang telah disampaikan. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk menyempurnakan program pembangunan tahun depan,” ujar Gus Fawait.***