Widarto Soroti Beberapa Hal dalam Perencanaan Anggaran

Widarto Soroti Beberapa Hal dalam Perencanaan Anggaran

DPRD JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, S.S mendorong pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 segera menghasilkan keputusan. Menurutnya, pembahasan anggaran tidak seharusnya berlarut-larut hanya karena perbedaan pandangan mengenai rencana pinjaman, sementara terdapat sejumlah sumber pembiayaan lain yang masih dapat dioptimalkan.

Hal tersebut disampaikan Widarto dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 pada 3 Agustus 2026. Ia menilai pembahasan perlu diarahkan pada upaya menemukan ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang dianggap lebih mendesak.

Widarto melihat peluang tersebut dari meningkatnya pendapatan daerah pada 2027. Berdasarkan penyampaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sekitar Rp200 miliar, dari asumsi Rp4,3 triliun pada 2026 menjadi Rp4,5 triliun pada 2027.

Kenaikan pendapatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur dan penerangan jalan umum (PJU). Karena itu, pembiayaan pembangunan tidak semestinya hanya diarahkan pada opsi pinjaman.

Selain kenaikan pendapatan, Widarto juga mengajak pembahasan memperhitungkan pengalaman Silpa. Silpa 2025 disebut mencapai sekitar Rp600 miliar, sedangkan Silpa 2026 dalam rancangan diproyeksikan sebesar Rp200 miliar. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Widarto untuk melihat adanya kemungkinan ruang fiskal tambahan dari realisasi Silpa.

Ruang anggaran juga dapat diperoleh melalui evaluasi sejumlah program yang dinilai dapat direalokasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran Bunga Desaku. Menurut Widarto, realokasi anggaran tersebut dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas, antara lain pembangunan rumah sakit, infrastruktur dan PJU. Ia juga mendorong agar alokasi untuk infrastruktur mendekati ketentuan mandatori sebesar 40 persen.

Kebutuhan infrastruktur dinilai masih menjadi perhatian karena kondisi jalan di sejumlah desa masih membutuhkan penanganan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan dan optimalisasi belanja menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan APBD membiayai pembangunan.

Pada sektor kesehatan, Widarto juga mempertimbangkan keberadaan program home care yang sedang berjalan. Jika program tersebut berjalan efektif, pelayanan kesehatan di rumah diharapkan dapat mengurangi jumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi kebutuhan ruang perawatan rumah sakit.

Widarto juga menekankan pentingnya efisiensi dilakukan secara bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, DPRD telah berupaya melakukan efisiensi sehingga pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi program yang tingkat urgensinya lebih rendah.

Dalam pandangannya, sejumlah layanan yang sebelumnya menjadi bagian dari program tertentu kini telah memiliki sarana lain. Ia mencontohkan layanan penyerapan aspirasi melalui Wadul Guse serta pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan prioritas anggaran.

Widarto kemudian meminta pembahasan KUA-PPAS segera dituntaskan agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Ia menilai perbedaan pandangan mengenai pinjaman merupakan bagian dari proses pembahasan yang dapat diselesaikan melalui keputusan.

Apabila pinjaman tidak disetujui, rancangan dapat segera diperbaiki dan dibahas kembali. Sebaliknya, apabila disetujui, proses dapat dilanjutkan ke tahap penyelarasan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan KUA-PPAS 2027 tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan tidak terhenti pada perdebatan mengenai pinjaman.

Widarto juga menilai masih banyak aspek lain yang perlu dibahas dalam KUA-PPAS. Karena itu, percepatan pengambilan keputusan menjadi penting agar seluruh agenda pembangunan dan kebutuhan masyarakat dapat segera memperoleh kepastian dalam penyusunan APBD Jember 2027. [].