Soroti RAPBD Jember 2027, PKB Desak Pengawasan Ketat Pinjaman hingga Anggaran Ketahanan Pangan

Soroti RAPBD Jember 2027, PKB Desak Pengawasan Ketat Pinjaman hingga Anggaran Ketahanan Pangan

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember menyikapi secara kritis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

 

Fraksi PKB DPRD Jember mendorong pengawasan terukur atas rencana pinjaman daerah, penguatan dukungan finansial bagi sektor pertanian, hingga pembenahan tata kelola pasar rakyat.

 

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jember, Ghofir, S.H, awalnya mengapresiasi perluasan program Homecare yang kini menjangkau lingkungan pesantren dan santri.

 

Namun, PKB memberikan perhatian tajam terhadap rencana pembiayaan daerah yang menembus Rp987 miliar, di mana komponen utamanya disokong pinjaman daerah sebesar Rp786,57 miliar dan estimasi SiLPA Rp200,47 miliar.

 

“Kami menyadari pinjaman dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun karena dana utang ini bakal menjadi beban APBD di masa depan, DPRD wajib menjalankan kontrol secara konkret dan berkala,” ungkap Ghofir.

 

Ia meminta bupati beserta OPD untuk menyajikan laporan berkala terkait pencairan dana, progres pekerjaan, hingga kewajiban pokok dan bunga pinjaman secara transparan.

 

Ghofir menegaskan bahwa setiap rupiah kewajiban utang harus terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga, termasuk pemerataan jalan di kawasan pelosok dan pegunungan.

 

Sektor Pangan, Budaya, dan Pasar Tanjung

 

Selain isu utang daerah, PKB mempertanyakan minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan serta Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan dalam RAPBD 2027. Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan agenda strategis ketahanan pangan nasional.

 

“Bagaimana Jember bisa memperkuat kedaulatan pangan jika sektor agraris yang menjadi tulang punggung justru kurang mendapat dukungan fiskal? Pemkab harus merefokus anggaran untuk bantuan sarana produksi, benih, pupuk, serta jaringan irigasi bagi petani, peternak, dan nelayan,” tegas Ghofir.

 

Kritik senada disampaikan terkait amat minimnya porsi dana untuk pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian seni tradisional. PKB meminta Pemerintah Kabupaten tidak sekadar menjadikan sektor budaya sebagai pemanis pidato tanpa keberpihakan anggaran yang nyata.

 

Untuk penguatan ekonomi kerakyatan, Fraksi PKB DPRD Jember mendorong penyediaan bantuan permodalan UMKM yang mudah diakses dan berkelanjutan.

 

“Terkait penataan Pasar Tanjung, kami PKB menyarankan bupati berdialog langsung dengan para pedagang dan warga sekitar tanpa perantara agar tercipta solusi yang adil dan tidak mematikan mata pencaharian warga,” paparnya.

 

Sebagai penutup, PKB memberikan apresiasi atas pembinaan talenta muda di bidang olahraga, seraya mendorong Pemerintah Kabupaten mulai memberikan wadah pembinaan terarah bagi cabang olahraga elektronik (esports) agar potensi pemuda Jember terakomodasi secara positif.***