Soroti RAPBD Jember 2027, Fraksi PPP DPRD Dorong Rasionalisasi Belanja hingga Kawal Pinjaman SMI
Soroti RAPBD Jember 2027, Fraksi PPP DPRD Dorong Rasionalisasi Belanja hingga Kawal Pinjaman SMI

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Jember memberikan sejumlah catatan strategis dan masukan konstruktif terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PPP DPRD Jember menyoroti pentingnya efisiensi belanja operasi, penguatan kemandirian fiskal, hingga transparansi tata kelola pembiayaan daerah.
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Jember, Intan Permatasari, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Jember menembus Pendapatan Transfer sebesar Rp3,22 triliun atau setara 71 persen dari total proyeksi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp4,52 triliun.
Namun, ia menekankan agar ketergantungan pada dana pusat tersebut diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,29 triliun.
“Peningkatan PAD ke depan harus bertumpu pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi yang tidak menaikkan tarif atau membebani ekonomi warga. Langkah ini perlu dipercepat lewat digitalisasi pembayaran, perapian data PBB, dan profesionalisme BUMD,” ujar Intan.
Di sisi pengeluaran, Fraksi PPP memberikan perhatian khusus pada postur Belanja Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp5,50 triliun. Porsi Belanja Operasi mendominasi hingga 67,4 persen atau senilai Rp3,71 triliun, sementara Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp1,19 triliun.
Menurut Intan, tingginya porsi belanja operasional memerlukan langkah penajaman prioritas dari pemerintah daerah.
“Perlu ada rasionalisasi yang terukur pada kegiatan seremonial, pendukung birokrasi, dan perjalanan dinas. Efisiensi ini penting agar ruang fiskal dapat dialokasikan lebih besar ke Belanja Modal yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan infrastruktur dasar,” tuturnya.
Dukungan SDM, Investasi Sampah, dan Pembiayaan Daerah
Selain aspek efisiensi, Fraksi PPP menyatakan dukungan terhadap kelanjutan program peningkatan sumber daya manusia dan perlindungan sosial, seperti penanganan stunting, layanan Homecare, Beasiswa Cinta Bergema, serta Program Sekolah Rakyat. Intan meminta agar pendataan bansos dilakukan berbasis data akuntabel demi menghindari kepentingan politik pragmatis.
Di bidang birokrasi, apresiasi diberikan atas pembagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan kepastian perpanjangan kontrak PPPK, yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas kerja aparatur.
Terkait pengelolaan lingkungan, menurut Intan Fraksi PPP DPRD Jember menyambut baik proyeksi investasi fasilitas pengolahan sampah modern berbasis Waste-to-Energy (WTE) senilai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun.
Fraksi PPP menyatakan siap mengawal kesiapan regulasi, dokumen AMDAL, dan kepatuhan hukum agar inovasi ekonomi hijau tersebut berjalan optimal.
Mengenai Pembiayaan Daerah sebesar Rp987 miliar yang bersumber dari estimasi SiLPA Rp200,4 miliar dan rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp786,5 miliar, pihaknya menekankan pentingnya kejujuran alokasi dan mitigasi risiko.
“Pinjaman daerah berimplikasi jangka panjang pada keuangan daerah. Kami meminta kejelasan rincian proyek prioritas serta skema pelunasannya agar ruang fiskal tetap sehat dan aman dari risiko administratif maupun hukum,” kata Intan.
Sebagai penutup, Fraksi PPP meminta penjelasan eksekutif terkait kepatuhan administratif dalam agenda bakti sosial dan sepeda santai jajaran Pemkab Jember di luar wilayah administratif daerah beberapa waktu lalu.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


