Sikapi RAPBD Jember 2027, PKS Soroti Ketergantungan Dana Transfer dan Minta Target PAD Realistis

Sikapi RAPBD Jember 2027, PKS Soroti Ketergantungan Dana Transfer dan Minta Target PAD Realistis

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Jember memberikan apresiasi atas keberanian Pemerintah Kabupaten Jember, merancang mitigasi fiskal terukur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

 

Di tengah pemotongan alokasi Transfer ke Daerah, Pemerintah Kabupaten dinilai mampu menjaga stabilitas arah pembangunan.

 

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jember, Feni Purwaningsih, menyatakan bahwa PKS menghargai sikap terbuka eksekutif yang memaparkan kendala keuangan daerah secara jujur.

 

Langkah aktif jemput bola program ke pemerintah pusat serta komitmen tidak menaikkan tarif pajak dan retribusi dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata pada daya beli warga.

 

“Kebijakan untuk mempertahankan alokasi TPP aparatur dan menjamin kepastian perpanjangan kerja PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, pantas diapresiasi karena memberikan kepastian bagi garda terdepan pelayanan umum,” ujar Feni.

 

Meski demikian, PKS memberikan beberapa penekanan kritis terhadap postur anggaran yang disusun. Feni menggarisbawahi porsi dana transfer pusat yang masih mendominasi sekitar 70 persen dari total penerimaan daerah.

 

Fraksi PKS DPRD Jember mempertanyakan kalkulasi dasar penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tetap rasional dan tidak memicu masalah di tengah tahun anggaran.

 

“Inovasi peningkatan PAD tanpa menaikkan beban rakyat adalah tantangan berat. Oleh sebab itu, fungsi BUMD sebagai penyokong kemandirian keuangan daerah harus diperkuat melalui pembinaan dan pengawasan yang ketat,” tuturnya.

 

Dukungan Pinjaman Daerah dan Inovasi Sampah WTE

 

Mengenai skema pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah untuk pembenahan fasilitas rumah sakit, perbaikan jalan, serta penerangan jalan umum, PKS menyatakan siap mendukung terobosan pendanaan tersebut.

 

Feni menegaskan bahwa langkah berani Pemerintah Kabupaten harus diimbangi dengan kehati-hatian. “Pinjaman ini merupakan respon atas kebutuhan mendesak warga. Namun, pengelolaannya wajib memegang teguh asas kehati-hatian agar ketahanan fiskal daerah tetap terjaga secara optimal,” tegasnya.

 

Pada aspek belanja, PKS mendorong penajaman efisiensi belanja operasional serta kepatuhan terhadap alokasi mandatory spending. PKS berharap keberhasilan program diukur dari dampak nyata pada kesejahteraan publik, bukan sekadar daya serap anggaran.

 

Terkait wacana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis Waste-to-Energy (WTE), PKS menyambut positif inovasi tersebut sebagai solusi pengolahan limbah sekaligus pembuka lapangan kerja.

 

Namun, eksekutif diminta memaparkan rincian skema pendanaan, dampak lingkungan, serta pelibatan warga lokal sejak dari hulu.

 

Secara umum, PKS menilai RAPBD 2027 sebagai komitmen nyata menjaga pembangunan Jember.

“Prinsip terobosan dan kehati-hatian diharapkan berjalan selaras agar anggaran benar-benar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat,” tutupnya.***