Setujui Perubahan APBD 2026, Fraksi NasDem DPRD Jember Titip Enam Catatan Penting

Setujui Perubahan APBD 2026, Fraksi NasDem DPRD Jember Titip Enam Catatan Penting

DPRD JEMBER – Fraksi NasDem DPRD Jember menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi Perda dengan menyertakan 6 catatan. Persetujuan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Budi Wicaksono dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026 di Gedung DPRD Jember, Senin (14 September 2026).

Menurut Budi, enam catatan tersebut terkait dengan pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, kebencanaan dan kesiap-siagaan, revitalisasi pasar rakyat, isu BBM, transparansi dan akuntabilitas, dan soal kecepatan serapan anggaran Perubahan APBD 2026. Menurut Budi, sejumlah catatan itu merupakan bagian dari perhatian Fraksi NasDem agar perubahan kebijakan anggaran tidak berhenti pada angka-angka dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Jember itu mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan keluarga agar mandiri secara ekonomi.

Katanya, situasi terkini di Jember menunjukkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan di wilayah pedesaan dan perbatasan. “Oleh karena itu, program pemberdayaan UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif harus diperkuat dengan pendampingan berkelanjutan,” ucapnya.

Catatan berikutnya berkaitan dengan penanganan stunting. Fraksi NasDem menekankan pentingnya langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Jember. Sebab, data terakhir menunjukkan prevalensi stunting di Jember masih di atas target nasional. “Kami mendorong agar intervensi gizi, edukasi kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan kader posyandu terus ditingkatkan,” urainya.

Catatan lain yang disampaikan Fraksi NasDem adalah terkait kebencanaan dan kesiapsiagaan. Menurut Budi, situasi iklim ekstrem akibat El Nino yang berdampak pada kekeringan dan kebakaran lahan harus menjadi perhatian serius.

Karena itu, Fraksi NasDem meminta agar penambahan armada pemadam kebakaran sampai dengan safety fire fighting suit untuk personal, dan pos layanan kebencanaan segera direalisasikan. “Melalui sidang paripurna saat ini kami menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati pada situasi saat ini serta tidak melakuan kegiatan yang berpotensi menyebabkan bahaya untuk lingkungan maupun orang lain,” urainya.

Sementara mengenai Revitalisasi Pasar Rakyat, Budi berharap revitalisasi pasar tradisional harus lebih dari sekadar pembangunan fisik. Pasar adalah wajah ekonomi rakyat, sehingga tata kelola, digitalisasi retribusi, dan kenyamanan pedagang serta pembeli harus menjadi indikator keberhasilan.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap persoalan distribusi BBM yang sempat menimbulkan antrean panjang di sejumlah titik.

Budi juga mengapresiasi Bupati Jember Muhammad Fawait yang telah mengambil langkah cepat berkoordinasi dengan Pertamina SBM Jember dan Depo. Banyuwangi, serta surat edaran kepada sekolah untuk melakukan WFH, sehingga antrean BBM segera diatasi. Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai penekanan agar persoalan distribusi BBM tidak kembali menjadi beban masyarakat. “Fraksi NasDem menuntut distribusi BBM subsidi yang adil, pengawasan ketat, dan koordinasi dengan pusat agar rakyat tidak lagi dipermainkan oleh kelangkaan energi,” pintanya.

Selain lima isu tersebut, Fraksi NasDem juga memberikan catatan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta kecepatan serapan Perubahan APBD 2026. “Kita memiliki waktu tidak lebih tiga bulan untuk merealisasikan kegiatan, maka Fraksi NasDem meminta semua OPD dan UKPBJ untuk lebih serius memperhatikan serapan anggaran,” pungkasnya.