Penguasaan Lahan Hutan di Jember Masif Dikuasai Segelintir Orang, DPRD Endus Adanya ‘Dua Matahari’ dan Sewa Menyewa Liar

Penguasaan Lahan Hutan di Jember Masif Dikuasai Segelintir Orang, DPRD Endus Adanya ‘Dua Matahari’ dan Sewa Menyewa Liar

DPRD JEMBER – Praktik penguasaan lahan hutan secara komersial dan tidak sah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini masuk dalam radar pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.  Komisi B DPRD menemukan indikasi manipulasi hak kelola hingga munculnya pemilikan lahan melebihi 10 hektare oleh pihak-pihak tertentu untuk disewakan demi keuntungan pribadi.

 

Bobroknya tata kelola kawasan hutan tersebut dikupas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digalang Komisi B DPRD Jember pada Senin (12 Oktober 2026).  Forum tersebut mempertemukan jajaran dewan dengan perwakilan Masyarakat Pejuang Petani Hutan (MPPH) Kecamatan Mayang serta Lembaga Bantuan Hukum Mitra Kawula Nusantara (LBH MKN). Langkah audiensi ini dipicu oleh aduan warga terkait minimnya transparansi rincian keanggotaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) maupun Kelompok Tani (Poktan) yang termaktub di dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 11615 Tahun 2024.

 

Dugaan kepemilikan ganda (dualisme) dan benturan kepentingan di area perhutanan warga ditengarai akibat bongkar pasang regulasi pengurusan hutan dari masa ke masa. Pergeseran konsep, mulai dari skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Perhutanan Sosial, sampai pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta kelompok tani hutan, justru memunculkan friksi di tingkat tapak.

 

Sekretaris Komisi B DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, S.Sos, M.Kp, memaparkan bahwa hadirnya beraneka wadah kelompok yang memegang wewenang masing-masing memicu persaingan perebutan pengaruh. Apalagi, fungsi kawasan hutan saat ini bergeser menjadi komoditas ekonomi yang sangat menggiurkan. Politisi yang akrab disapa Candra ini menilai, fenomena tersebut menciptakan perebutan dominasi antar instansi atau kubu di wilayah pedesaan.

 

“Dalam perjalanannya dipaksakan untuk ada yang namanya perhutanan sosial ada kelompok hutan. Sehingga ada dualisme inilah apa ya kalau di desa ada dua mataharilah di situ yang saling berebutan kuasa di situ, karena hutan saat ini menjadi hal yang menarik,” kata Candra saat RDP berlangsung, Senin (12 Oktober 2026). Di samping konflik kewenangan, Candra juga membongkar dugaan jual beli hak garap serta komersialisasi lahan perhutanan kepada pihak luar.

 

Salah satu titik lokasi yang menjadi sorotan tajam dewan terletak di kawasan Bangsalan, di mana penguasaan lahan disinyalir telah berkali-kali berpindah tangan secara tidak sah. Ia mendapati laporan adanya oknum yang mampu mencaplok area perhutanan hingga menguasai lebih dari 10 hektare, yang kemudian disewakan kembali kepada orang lain. Candra menegaskan pentingnya audit dan penelusuran mendalam agar peruntukan kawasan hutan kembali pada aturan main yang benar. “Mari kita bareng-bareng untuk membenahi yang namanya administrasi terkait SK ke peruntukannya. Karena di bangsalan itu carut-marut, dan bahkan ada yang miliki lebih dari 10 hektar disewa-sewakan,” tegas politisi PKB tersebut.

 

Legislator PKB itu menambahkan bahwa pembenahan tertib administrasi merupakan kunci utama agar pengelolaan kawasan hutan tetap pada koridor hukum. Candra menuturkan, mengacu pada aturan awal, hak pengerjaan lahan semestinya memprioritaskan masyarakat lokal yang bermukim di sekitar perbatasan hutan, dengan menyesuaikan kerapatan dan kondisi tanaman kayu (tegakan). Candra mengimbau agar celah administrasi dalam penerbitan lembar SK kawasan hutan yang kerap dimanfaatkan oknum luar daerah segera ditutup.

 

Menurutnya, praktik manipulatif tersebut sangat merugikan warga lokal karena merenggut peluang petani setempat untuk mengolah tanah serta mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Guna mengurai benang kusut ini, Komisi B DPRD Jember mendorong adanya perombakan dan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan serta mengadministrasikan regulasi perhutanan. Langkah tegas ini dinilai sangat mendesak demi menjamin kepastian hak garap, menutup celah komersialisasi ilegal, sekaligus mencegah munculnya perselisihan antar warga di lapangan.

 

Pihak DPRD Jember memastikan bakal terus mengawal sengketa ini secara konsisten, sehingga tata kelola perhutanan daerah dapat berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan dan memberi jaminan kesejahteraan bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan.***