NasDem Dorong Perubahan APBD Jember untuk Ketahanan Pangan dan Layanan Publik

NasDem Dorong Perubahan APBD Jember untuk Ketahanan Pangan dan Layanan Publik

DPRD JEMBER – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Jember mendorong agar Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, dan kemandirian fiskal daerah. Sejumlah sektor dinilai perlu mendapat dukungan anggaran agar manfaat perubahan APBD dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Pandangan umum Fraksi NasDem disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember pada 4 September 2026 oleh David Handoko Seto. Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap arah perubahan APBD yang disesuaikan dengan kondisi riil daerah. Kebijakan anggaran dinilai perlu memiliki orientasi jangka panjang sehingga tidak hanya menyelesaikan kebutuhan saat ini, tetapi turut menjadi dasar bagi pembangunan Jember ke depan.

David menegaskan dukungan Nasdem terhadap lima prioritas pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Jember. Prioritas tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta percepatan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dalam pengentasan kemiskinan, Fraksi NasDem mendorong agar program tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Kebijakan diharapkan mampu mendorong terbentuknya keluarga yang mandiri dan berdaya.

Bidang pendidikan juga mendapat perhatian, terutama dalam membuka akses bagi anak-anak di desa terpencil agar tidak tertinggal. Sementara reformasi birokrasi, lanjut David, diarahkan pada penguatan integritas aparatur dan pelaksanaan visi serta misi pembangunan daerah.

Fraksi NasDem turut mendukung keterlibatan aparatur sipil negara dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan serta penerima bantuan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara langsung, termasuk keadaan infrastruktur di wilayah tempat mereka bertugas.

Pada sektor tata ruang, menurut David, Fraksi NasDem mencermati masih belum optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah dari urusan perizinan. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum adanya penetapan tata ruang oleh pemerintah pusat yang berdampak pada terhambatnya investasi dan potensi PAD. Pemerintah Kabupaten Jember didorong mencari langkah kreatif untuk memberikan solusi atas persoalan tersebut.

Ketahanan pangan menjadi perhatian berikutnya. Fraksi NasDem meminta agar Perubahan APBD 2026 memberikan porsi yang memadai bagi saluran irigasi dan infrastruktur pertanian. Berkurangnya lahan pertanian dinilai perlu diimbangi dengan penguatan infrastruktur pendukung agar produktivitas pangan tetap terjaga.

Kondisi cuaca El Nino yang disebut sedang melanda Jember juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem mendorong penambahan dukungan operasional bagi BPBD dan Damkar, khususnya sarana prasarana serta alat pelindung diri bagi petugas Damkar dan Tim Reaksi Cepat BPBD dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran.

Penambahan mobil unit khusus Damkar dalam APBD 2026 mendapat apresiasi. Namun, dengan cakupan wilayah 31 kecamatan serta 248 desa dan kelurahan, kebutuhan penambahan unit masih dinilai perlu dipertimbangkan dalam penganggaran berikutnya.

Di sektor kesehatan, Fraksi NasDem mendorong peluang kerja sama dengan pihak ketiga atau kerja sama operasi untuk penyediaan peralatan hemodialisis. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung layanan pasien cuci darah yang saat ini cukup padat di dua rumah sakit daerah. RS Kalisat juga diharapkan dapat memberikan layanan cuci darah bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Menurut David, Fraksi NasDem juga mendukung pengaktifan kembali retribusi parkir berlangganan dengan penekanan pada transparansi dan digitalisasi. Pendapatan dari sektor tersebut diharapkan kembali memperkuat pelayanan publik.

Kenaikan belanja modal sebesar 66,31 persen turut mendapat perhatian positif. Fraksi NasDem mendorong agar peningkatan anggaran tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh jalan desa, irigasi pertanian, penerangan di pelosok dan ruang publik di kawasan pinggiran.

Sementara itu, defisit sebesar Rp648,22 miliar menjadi bagian yang perlu dikelola secara hati-hati. Rasionalisasi anggaran diharapkan tidak mengurangi pelayanan dasar masyarakat. Optimalisasi PAD juga didorong melalui sektor pertanian, pariwisata dan UMKM guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. []