Minta Garansi Validasi Data Miskin dan Beasiswa Santri, Fraksi PPP Jember Evaluasi Nota P-APBD 2026

Minta Garansi Validasi Data Miskin dan Beasiswa Santri, Fraksi PPP Jember Evaluasi Nota P-APBD 2026

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Jember melayangkan sejumlah catatan krusial dan evaluasi mendalam atas Nota Pengantar Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Sikap resmi legislatif tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Sabtu (5 September 2026).

Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kabupaten Jember, Siti Baidaus Sholeha, S.Pd, M.Pd, menerangkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar pada efektivitas alokasi anggaran daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.

Dalam pandangannya, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan daerah melalui tambahan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp223,12 miliar serta rencana pengaktifan kembali retribusi parkir berlangganan.

“Kendati demikian, kami menegaskan agar kebijakan retribusi parkir wajib diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan, kepastian ketertiban, dan kenyamanan pengguna jasa di lapangan,” ujarnya.

Fraksi PPP juga menyambut positif melonjaknya porsi Belanja Modal sebesar 66,31 persen dari Rp401,57 miliar menjadi Rp667,87 miliar yang dialokasikan untuk pembenahan jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan sarana umum.

Namun, mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran di semester kedua yang kian mepet, PPP meminta garansi agar pengerjaan fisik tidak dilakukan terburu-buru yang dapat merusak kualitas bangunan atau memicu SiLPA tinggi.

Menanggapi pengalokasian dana untuk penanganan kemiskinan dan pendongkrakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Fraksi PPP mendesak Pemkab Jember membenahi carut-marut data penerima bantuan.

Siti Baidaus mengungkapkan bahwa, di lapangan masih marak ditemukan ketidaksesuaian penetapan Desil (1 hingga 4) pada data DTKS maupun P3KE, di mana warga miskin justru tereliminasi sementara warga mampu malah terdata sebagai penerima.

Ia menegaskan pentingnya langkah nyata verifikasi dan validasi faktual (ground-checking) secara berkala oleh OPD terkait agar intervensi pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

“Sistem integrasi data yang akurat sangat vital agar program pengentasan kemiskinan serta intervensi peningkatan IPM tidak salah sasaran dan memberi dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan di Jember,” lanjut Siti Baidaus.

Terkait postur P-APBD 2026 yang mencatatkan Belanja Daerah Rp5,196 triliun berbanding Pendapatan Daerah Rp4,547 triliun sehingga defisit Rp648,22 miliar (ditutup SiLPA audit BPK), PPP menyetujui langkah rasionalisasi belanja rutin non-produktif.

Meski demikian, Siti Baidaus menuntut kepastian agar penghematan anggaran tidak menggerus kualitas pelayanan publik (direct services) di tingkat desa dan kecamatan.

Fraksi PPP mendukung penuh peluncuran Program Beasiswa Cinta Bergema sebagai investasi SDM inklusif bagi santri, hafiz Qur’an, anak guru ngaji, penyandang disabilitas, hingga anak perangkat desa dan kader posyandu.

“Namun harus adan syarat tegas berupa penyusunan indikator seleksi yang objektif, verifikasi transparan untuk mencegah intervensi, serta sinkronisasi data agar tidak terjadi penerimaan ganda (double funding) dengan KIP-Kuliah,” tegasnya.

Selain itu, PPP mengapresiasi inovasi pelayanan kesehatan Home Care berbasis “dokter keluarga” yang memanfaatkan alih fungsi 40 unit kendaraan dinas untuk memangkas kendala geografis warga miskin dan lansia.

Namun, PPP mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi aset daerah (BMD), kepastian tata kelola beban kerja 1.200 tenaga kesehatan agar pelayanan reguler di Puskesmas tidak terbengkalai, serta transparansi biaya operasional armada.***