Kontroversi Sound Horeg, Komisi A DPRD Jember Tawarkan Solusi Jalan Tengah
DPRD JEMBER – Komisi A DPRD Jember menawarkan solusi jalan tengah peringal kegiatan sound horeg yang dinilai pro kontra di kalangan masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono menyampaikan, pihaknya telah menerima hearing dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember dan juga masukan dari masyarakat.
“Menurut saya sound horeg itu seni. Tapi seni itu, bagaimana mengonsep agar tidak mengganggu masyarakat. Contohnya, disitu jelas pihak MUI hearing dengan kita, tapi masyarakat masih melanggar,” katanya, Kamis (15 Oktober 2026).
Menurutnya, untuk jalan tengah yang bisa diambil yakni kapasitas sound horeg berpacu 8 sub maksimal dan bukan desibel, dan itu tertuang di peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
“Paling tidak, Pemkab Jember mulai pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten mengatur 8 Sub dan tidak boleh lebih. Kalau masih lebih itu dibatalkan atau dibongkar dengan aturan, bisa Perbup, Perda atau lainnya,” ungkapnya.
Selain berdampak negatif, kegiatan sound horeg secara ekonomi juga berdampak positif ke masyarakat, baik UMKM maupun hiburan masyarakat.
“Kalau dilarang total menurut saya sulit. Masyarakat mengabaikan itu. Jadi kalau ambil titik tengah menurut saya lebih baik itu,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Budi Pink menegaskan, tidak hanya mengatur tentang suara yang keras, pakaian yang dikenakan, termasuk jam acara juga perlu diatur.
“Saya lihat banyak tantangan, misal berpakaian kurang sopan, paling tidak itu diatur. Terkait waktu juga harus diatur, maksimal 24.00 atau pukul 12 malam harus bubar. Jangan sampai subuh apalagi kembali pagi hingga siang,” sebutnya.
Apabila terjadi pengrusakan fasilitas umum, panitia juga bisa bertanggung jawab atau sebelum acara berlangsung ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat.
Panitia juga harus menyiapkan akses jalan bagi pengendara lain, jadi saat pelaksanaan tidak mengganggu pengguna jalan.
