Komisi B DPRD Jember Ajak Cabang Dinas Kehutanan Bahas Administrasi Petani Hutan
Komisi B DPRD Jember Ajak Cabang Dinas Kehutanan Bahas Administrasi Petani Hutan
DPRD JEMBER – Tidak ingin terjadi konflik di masyarakat petani hutan, Komisi B DPRD Jember mengajak Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Jember untuk duduk bersama memperbaiki administrasi.
Sekretaris Komisi B DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat mengatakan, selain persoalan garapan luas lahan juga terdapat beberapa peralihan garapan.
“Terjadinya peralihan memang sering, bahkan sampai 5 sampai 10 kali perpindahan tangan sering terjadi di wilayah hutan. Saya minta CDK mari kita bersama-sama untuk membenahi administrasi terkait SK Ke peruntukannya,” katanya, saat Rapat Dengar Pendapat, Senin (12 Oktober 2026).
Seperti di sekitar tempat tinggalnya di Kecamatan Bangsalsari, banyak masyarakat petani kehutanan sosial yang terjadi persoalan tentang luas lahan, penggarap lahan sosial dan sebagainya.
“Karena di Bangsaslsari saja carut marut, bahkan ada yang memiliki 10 hektar. Bahkan kita dulu pernah masuk NGO, orang luar yang ingin menguasai. Padahal dulu, ketika pohon tegakan sudah ditebang habis dan yang bekerja disitu akan dibagi rata,” terangnya.
“Bahkan kadang terjadi jual-beli yang tidak ada legalitasnya. Orang-orang yang tidak bekerja dulunya juga ingin menguasai. Ini yang menjadi kekawatiran nanti, setelah terbitnya SK KHDPK,” tegasnya.
Selain di Gapoktan Sumber Makmur Seputih Kecamatan Mayang, persoalan lahan garapan terkadang juga banyak yang tidak sesuai dengan putusan SK Kementerian Kehutanan.
“Ini yang menjadi pokok pikiran kita, sehingga nanti tidak terjadi peralihan dan sebagainya. Makanya perlu perbaikan administrasi juga,” ujarnya.
Disamping itu, para petani hutan juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Bahkan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember juga tidak berani memasukkan petani hutan mendapatkan pupuk subsidi.
“Kalau perlu kita sama-sama ke kementerian agar petani bisa mendapatkan pupuk subsidi. Karena kebutuhan sangat besar. Kita tidak ingin terjadi konflik sosial di masyarakat kelompok petani hutan,” tandasnya.
Related Posts
- No comments have been published yet.


