Komisi B Dorong Anggaran 2027 Lebih Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Komisi B Dorong Anggaran 2027 Lebih Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

DPRD JEMBER – Komisi B DPRD Kabupaten Jember mendorong agar rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat berbagai layanan publik. Sejumlah catatan hasil penyelarasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja telah disiapkan sebagai bahan pembahasan anggaran.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, S.T. menyampaikan, bahwa pembahasan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut evaluasi terhadap sejumlah program yang sebelumnya telah diusulkan dalam perubahan APBD 2026. Komisi B ingin memastikan berbagai hasil pembahasan dan kebutuhan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata. Salah satu perhatian utama diarahkan pada fasilitas olahraga di Jember Sport Garden (JSG). Komisi B mendorong perbaikan atap, rumput lapangan, serta lintasan atletik yang kondisinya dinilai membutuhkan perhatian. Perbaikan tersebut dipandang penting untuk menjaga kelayakan fasilitas sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Komisi B juga memasukkan kebutuhan penghargaan bagi atlet yang akan berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi 2027. Persiapan anggaran tersebut dikaitkan dengan target pencapaian prestasi olahraga Jember. Pada sektor kebudayaan, Komisi B mendorong kembali rencana pembangunan museum. Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan keberadaan Tim Ahli Cagar Budaya yang selama ini masih memanfaatkan dukungan dari Lumajang. Anggaran untuk museum sebelumnya pernah tersedia pada 2025, tetapi kemudian tidak berlanjut. Salah satu lokasi yang dinilai memungkinkan untuk pengembangan museum adalah bekas Dinas Sosial di kawasan SMP 2. Pemanfaatan lokasi tersebut dinilai tidak membutuhkan anggaran besar, sementara kebutuhan pemutakhiran benda-benda bersejarah juga menjadi bagian dari perhatian Komisi B.

Perhatian berikutnya menyasar sektor perdagangan dan pasar. Komisi B mencatat adanya penurunan anggaran pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Karena itu, pemeliharaan rutin pasar kembali menjadi perhatian, dengan usulan agar cakupannya diperluas dari dua pasar menjadi 25 pasar. Komisi B juga meminta adanya antisipasi terhadap rencana revitalisasi Pasar Tanjung, terutama terkait penataan pedagang dan kemungkinan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

Di sektor pertanian, kebutuhan pembangunan jalan usaha tani menjadi salah satu usulan yang disampaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sementara pada sektor kelautan, Komisi B mendorong penambahan anggaran asuransi bagi nelayan. Dari sekitar 1.500 nelayan yang telah terdata, baru 600 yang mendapatkan alokasi asuransi sehingga masih terdapat 900 nelayan yang membutuhkan dukungan tersebut. Komisi B juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk proses rekomendasi bahan bakar kapal di atas 5 GT serta dukungan teknis untuk pemenuhan spesifikasi kapal. Pada sektor perikanan, kondisi kolam pembibitan ikan di Rambipuji dan Kalianan menjadi perhatian. Begitu pula fasilitas rumah potong hewan (RPH). Dari 15 RPH di Jember, baru tiga yang telah memenuhi standar, sementara RPH Kaliwates dan Balung masih membutuhkan penguatan.

Candra juga mendorong penambahan Puskesmas hewan untuk meningkatkan pelayanan kepada peternak. Saat ini jumlah fasilitas tersebut dinilai masih perlu ditambah, sementara populasi sapi di Jember disebut mengalami penurunan. Di bidang investasi, Komisi B mendukung pengembangan MPP (Mall Pelayanan Publik) Mini untuk memperluas pelayanan masyarakat. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didorong mempercepat penyusunan peta investasi Jember dengan pendataan aset daerah sebagai salah satu bagian awal.

Sektor perpustakaan dan kearsipan juga mendapat perhatian, terutama kondisi fasilitas perpustakaan serta kebutuhan penyelamatan arsip yang masih terbengkalai. Rangkaian usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi B memastikan penyusunan APBD 2027 lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, pelayanan publik, serta penguatan berbagai sektor yang menjadi mitra kerjanya. []