Jember Bersiap Tertibkan Kabel Semerawut: DPRD dan DPUPR Finalisasi Raperda Utilitas Terpadu
Jember Bersiap Tertibkan Kabel Semerawut: DPRD dan DPUPR Finalisasi Raperda Utilitas Terpadu

DPRD JEMBER – Langkah konkrit untuk menciptakan kerapian tata ruang sekaligus menjamin keamanan warga mulai ditempuh Pemerintah Kabupaten Jember.
Lewat sinergi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), regulasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu (JUT) resmi memasuki tahap pembahasan.
Rapat pembahasan draf aturan tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi C DPRD Jember pada Kamis (8 Oktober 2026). Dengan adanya payung hukum ini dikhususkan guna merapikan tumpukan kabel udara, jaringan serat optik (fiber optic), serta instalasi pipa baik di atas maupun bawah tanah yang selama ini memadati area-area strategis.
Tak sekadar menyusun skema tata letak instalasi, Raperda JUT juga dirancang galak terhadap para penyedia jasa yang tak taat aturan. Pemerintah daerah menyiapkan mekanisme penindakan secara bertahap, mulai dari teguran administratif, penghentian operasional sementara, pemutusan akses saluran, sampai tindakan penyegelan fisik.
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menekankan bahwa ketepatan waktu pengerjaan menjadi salah satu fokuskrusal yang disorot dalam draf regulasi ini.
Ardi Pujo Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas akan langsung dijatuhkan kepada pihak penyedia layanan apabila pengerjaan fisik atau perawatan jaringan tidak kunjung dimulai dalam batas waktu seminggu kerja setelah dokumen izin resmi dikeluarkan.
“Penyelenggara jaringan utilitas bakal langsung dikenai sanksi jika tidak kunjung memulai pekerjaan pembangunan atau perawatan dalam jangka waktu maksimal tujuh hari kerja sejak izin diterbitkan,” tegas Ardi Pujo Prabowo saat memberikan keterangan, Jumat (9 Oktober 2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa sanksi serupa dipastikan menyasar para penyedia jasa yang menjalankan proyek secara asal-asalan tanpa mengikuti petunjuk teknis yang tertera di dokumen izin.
“Dalam regulasi tersebut nantinya juga ada sebuah sanksi, jika masih ada vendor-vendor yang dengan sengaja dan tidak mematuhi aturan kalau ini sudah ditetapkan,” tambah Ardi.
Penyusunan aturan ini dipandang sangat mendesak karena tumpukan kabel yang saling melilit tak hanya merusak estetika lingkungan, namun juga berisiko tinggi membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Ardi menyebutkan bahwa kesemerawutan jaringan utilitas di ruang publik selama ini mengancam keselamatan warga sekaligus memperburuk visual tata kota.
“Kondisi jaringan yang semerawut selama ini dianggap tidak hanya merusak keindahan tata ruang kota, tetapi juga berisiko membahayakan keselamatan masyarakat umum,” tutur legislator Gerindra tersebut.
Penerbitan Raperda JUT ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi Pemkab Jember untuk menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan secara berkala.
Selain memicu efek jera bagi para pengembang jaringan yang membandel, regulasi ini menjadi pijakan awal transformasi infrastruktur Kabupaten Jember agar lebih rapi, modern, dan terintegrasi secara berkelanjutan.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


