Golkar Amanah: Saatnya Perubahan APBD Jember Berfokus Infrastruktur dan Kesejahteraan

Golkar Amanah: Saatnya Perubahan APBD Jember Berfokus Infrastruktur dan Kesejahteraan

DPRD JEMBER – Fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember mendorong agar Perubahan APBD 2026 semakin diarahkan pada pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan belanja modal menjadi salah satu peluang untuk memperkuat infrastruktur dasar sekaligus mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Amanah Agung Budiman dalam sidang paripurna DPRD Jember, 4 September 2026. Fraksi Golkar Amanah menilai perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi ekonomi, realisasi anggaran, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Agung menegaskan, lima prioritas pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Jember mendapat perhatian positif dari Fraksi Golkar Amanah. Kelima prioritas tersebut mencakup pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta percepatan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Fraksi Golkar Amanah menilai seluruh prioritas tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang terukur, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Jember.

Dari sisi pendapatan, Jember memperoleh tambahan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp223,12 miliar. Tambahan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil.

Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi penerimaan, termasuk pengaktifan kembali skema retribusi parkir berlangganan. Fraksi Golkar Amanah memandang optimalisasi pendapatan sebagai langkah strategis, dengan tetap memperhatikan keadilan, kepatuhan masyarakat, kualitas pelayanan, dan kemampuan masyarakat agar tidak terbebani secara berlebihan.

Perhatian lebih besar diberikan pada belanja modal yang dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 meningkat 66,31 persen. Nilainya bertambah dari sekitar Rp401,57 miliar menjadi Rp667,87 miliar. Kenaikan belanja modal tersebut dinilai menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur. Fraksi Golkar Amanah mendorong agar anggaran tersebut diarahkan pada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Sejumlah infrastruktur dasar menjadi perhatian, meliputi jalan, drainase, saluran irigasi dan penerangan jalan umum. Selain itu, pembangunan juga diharapkan mendukung fasilitas pelayanan publik, fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit umum daerah serta sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Di tengah peningkatan kapasitas belanja, Fraksi Golkar Amanah juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Rancangan Perubahan APBD 2026 mengalami defisit Rp648,22 miliar dengan pembiayaan yang berasal dari SiLPA APBD 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI. Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan keuangan secara hati-hati agar kesinambungan fiskal tetap terjaga. Rasionalisasi anggaran rutin, evaluasi terhadap belanja kurang produktif, optimalisasi PAD dan pemanfaatan SiLPA perlu dilakukan secara terukur tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pencapaian target pembangunan.

Besarnya nilai Perubahan APBD yang mencapai Rp5,196 triliun juga perlu diikuti kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran secara optimal. Fraksi Golkar Amanah menempatkan pengawasan sebagai bagian penting untuk memastikan belanja tetap efektif, efisien dan berkualitas.

Waktu pelaksanaan anggaran yang semakin mendekati akhir tahun juga menjadi perhatian. Percepatan belanja perlu tetap menjaga kualitas pelaksanaan program sehingga penyerapan anggaran tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Belanja daerah diharapkan menghasilkan kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, anggaran tidak berhenti pada realisasi administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat pembangunan.

Fraksi Golkar Amanah juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas dan sinergi antara eksekutif dengan legislatif. DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan perubahan APBD berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Fraksi Golkar Amanah menempatkan Perubahan APBD 2026 sebagai momentum memperkuat pembangunan Jember. Dengan pengelolaan anggaran yang terarah, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan program kesejahteraan yang terukur, perubahan APBD diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya Jember Baru Jember Maju. []