Golkar Amanah Jember Dukung Utang Rp786 Miliar Asalkan Tepat Sasaran dan Bermanfaat bagi Rakyat

Golkar Amanah Jember Dukung Utang Rp786 Miliar Asalkan Tepat Sasaran dan Bermanfaat bagi Rakyat

DPRD JEMBER  – Anggota Fraksi Partai Golkar Amanah DPRD Jember, Agung Budiman, S.T, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman sebesar Rp786 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada 2027.

Bagi Agung, besarnya nilai pinjaman bukan persoalan utama sepanjang dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan, apabila pengajuan pinjaman tersebut mendapat persetujuan, ia mempersilakan dana Rp786 miliar itu digunakan secara optimal untuk menuntaskan berbagai kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan.

“Gak apa-apa kita utang Rp786 miliar, memang banyak. Dihabiskan juga gak apa-apa asalkan tepat sasaran, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau saya begitu, wong namanya utang tidak dimanfaatkan, ya eman-eman,” ucapnya saat Rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut Agung, keputusan mengenai layak atau tidaknya Pemkab Jember memperoleh pinjaman tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kondisi kesehatan keuangan daerah. Ia mengibaratkan rencana pinjaman pemerintah daerah dengan seorang pengusaha yang mengajukan kredit kepada perbankan.

Dalam mekanisme tersebut, bank tentu akan terlebih dahulu melihat kemampuan finansial dan prospek usaha calon debitur. Jika kondisi usahanya dinilai tidak sehat atau berpotensi bangkrut, pinjaman tentu akan sulit diberikan. Sebaliknya, apabila usaha tersebut menunjukkan prospek yang baik dan membutuhkan tambahan modal untuk berkembang, bank justru memiliki alasan untuk memberikan pembiayaan. “Kalau usahanya mau bangkrut, tentu saja kredit ditolak. Justru kalau kita punya usaha lebih baik, bank malah senang. Oh, ini bangkit, perlu dibiayai,” jelas Agung.

Ia menambahkan, rencana Pemkab Jember mengajukan pinjaman tidak semata-mata harus dilihat sebagai penambahan beban keuangan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Jember pada masa mendatang.

Salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak adalah peningkatan fasilitas kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi. Agung menilai rumah sakit tersebut masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun ketersediaan alat-alat kesehatan.

Kebutuhan tersebut semakin terasa karena jumlah pasien yang datang ke RSD dr. Soebandi selama ini cukup tinggi. Terlebih setelah program Universal Health Coverage (UHC) diluncurkan, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin terbuka sehingga kebutuhan terhadap fasilitas dan kapasitas pelayanan rumah sakit juga ikut meningkat.

“Jangan sampai hal tersebut mengganggu pelayanan terhadap pasien (karena terbatasnya infrastruktur). Kalau tidak, mereka bisa lari ke rumah sakit lain,” urainya.

Selain sektor kesehatan, Agung juga menilai pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap penting untuk menunjang aktivitas dan keamanan masyarakat. Menurutnya, Pemkab Jember tidak harus mengalokasikan anggaran hingga Rp200 miliar untuk PJU apabila kebutuhan di lapangan belum sampai pada angka tersebut. Pemerintah perlu melakukan pemetaan dan menentukan titik-titik yang memang membutuhkan penerangan. “Ya jangan terlalu banyak karena kalau PJU banyak juga bisa membebani masyarakat (bayar PJU),” ungkapnya.

Sementara itu, untuk sektor infrastruktur jalan, Agung menilai pembangunan dan perbaikan tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Katanya, kondisi tersebut terjadi karena dalam waktu yang cukup lama sejumlah ruas jalan tidak mendapatkan penanganan secara komprehensif. Perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai lebih banyak bersifat tambal sulam, sehingga kerusakan terus berkembang hingga membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk penanganannya.

“Makanya jadi rusak berat, hingga membutuhkan miliaran rupiah untuk memperbaikinya,” pungkas Agung.