Golkar Amanah Dukung Pinjaman Infrastruktur Jember, Tapi Minta Nilainya Dipangkas Jadi Rp200 Miliar
DPRD JEMBER – Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember menyatakan persetujuannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengajukan pinjaman sebagai upaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur pada tahun 2027. Namun demikian, fraksi ini memberikan catatan penting agar besaran pinjaman tidak sebesar yang diusulkan pemerintah, yakni Rp786 miliar. Menurut mereka, utang dengan nilai tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya karena pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok beserta bunganya.
Fraksi Golkar Amanah berpandangan, akselerasi pembangunan memang perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai. Namun kemampuan fiskal daerah juga harus menjadi pertimbangan utama agar pembangunan yang dilakukan saat ini tidak justru membebani keuangan daerah di masa mendatang.
“Kami merekomendasikan sekitar Rp200 miliar, sehingga tidak terlalu berat bayarnya, itupun jika terpaksa,” ucap anggota Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember, Suciati saat Rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin, 3 Agustus 2026.
Salah satu yang menjadi sorotan Suciati adalah rencana pembangunan gedung baru di tiga rumah sakit milik Pemkab Jember, yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat. Menurutnya, apabila pembangunan ketiga rumah sakit tersebut dibiayai melalui pinjaman daerah, maka pengelola rumah sakit harus mampu meningkatkan pendapatan agar dapat menopang kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Misalnya 3 rumah sakit memperoleh pendapatan sebesar Rp600 miliar, maka ke depan harus memperoleh pendapatan di atas Rp600 miliar untuk menutupi utangnya,” tambah Suciati.
Meski demikian, Suciati mengakui bahwa penambahan kapasitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSD dr. Soebandi, memang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Rumah sakit rujukan terbesar di Jember itu dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodasi tingginya jumlah pasien yang datang setiap hari.
Ia mengungkapkan, hampir setiap hari masih ditemukan pasien yang tidak memperoleh ruang rawat inap karena seluruh tempat tidur telah terisi. Akibatnya, sebagian pasien harus menunggu di ruang antrean dengan menggunakan tempat tidur darurat sambil menunggu kamar tersedia. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi gambaran nyata bahwa penambahan fasilitas pelayanan kesehatan memang tidak bisa lagi ditunda.
“Tapi sekali lagi, tidak sebanyak yang direncanakan, yang mencapai Rp130 miliar,” ungkapnya.
Selain mengusulkan pengurangan nilai pinjaman, Suciati juga meminta Pemkab Jember melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang dinilai belum menjadi prioritas. Menurutnya, efisiensi belanja pada kegiatan-kegiatan yang kurang mendesak akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa harus bergantung pada utang dalam jumlah besar.
“Sehingga tidak perlu terlalu banyak utang,” pungkasnya.
