Fraksi PDI Perjuangan Dorong Optimalkan Anggaran
DPRD JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak rencana penggunaan pinjaman dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah lebih dahulu mengoptimalkan ruang anggaran yang telah tersedia sebelum mengambil pembiayaan baru.
Sikap itu disampaikan Edi Cahyo Purnomo, S.Sos dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 di gedung DPRD Kabupaten Jember, 3 Agustus 2026. Pembahasan mengenai rencana pinjaman perlu segera mendapatkan kepastian. Keputusan tersebut dinilai penting karena akan menentukan langkah berikutnya dalam penyusunan KUA-PPAS 2027.
Apabila rencana pinjaman tidak disepakati, dokumen KUA-PPAS perlu kembali disesuaikan dengan kondisi anggaran tanpa memasukkan skema pembiayaan tersebut. Menurut Edi, sikap mengenai pinjaman menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Jember.
Di sisi lain, Edi mengakui bahwa pembangunan daerah tetap membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai agenda pembangunan dan upaya melakukan lompatan pembangunan perlu mendapat perhatian. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan ruang fiskal Kabupaten Jember.
Pertimbangan keberlanjutan keuangan daerah menjadi salah satu dasar Fraksi PDI Perjuangan menolak pinjaman. Edi menilai pemerintah daerah masih memiliki sejumlah ruang anggaran yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan tanpa harus menambah beban pembiayaan.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dan rumah sakit di Balung. Menurut Edi, pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus dalam skala besar apabila kemampuan anggaran belum mencukupi. Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, Edi menyoroti sejumlah program dan pos anggaran yang dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan. Program Bunga Desaku menjadi salah satu contoh yang disebut dalam pembahasan. Anggaran program tersebut sebelumnya telah diminta untuk diinventarisasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
Menurut Edi, apabila anggaran yang tersedia dapat dipetakan secara menyeluruh, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengarahkan kembali ruang tersebut kepada kebutuhan pembangunan yang lebih prioritas.
Ruang anggaran lainnya juga dinilai perlu dicermati, termasuk sejumlah anggaran yang berkaitan dengan penerangan jalan umum. Edi mendorong agar pemerintah terlebih dahulu mencari kemungkinan realokasi atau optimalisasi anggaran yang tersedia sebelum menggunakan pinjaman.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, langkah tersebut penting untuk menjaga ruang fiskal Jember dalam jangka panjang. Pinjaman memang dapat memberikan tambahan kemampuan pembiayaan pada saat ini, tetapi kewajiban pembayaran pokok dan bunga akan menjadi beban APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Edi memperkirakan kewajiban pembayaran dapat mencapai sekitar Rp280 miliar setiap tahun. Besaran tersebut menjadi pertimbangan penting karena berpotensi mengurangi ruang pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan berikutnya. []
