Fraksi Gerindra Dukung Pinjaman Rp786 Miliar Demi Tuntaskan Infrastruktur dan Perluas Layanan Rumah Sakit di Jember

Fraksi Gerindra Dukung Pinjaman Rp786 Miliar Demi Tuntaskan Infrastruktur dan Perluas Layanan Rumah Sakit di Jember

DPRD JEMBER – Fraksi Gerindra DPRD Jember memandang perlunya tambahan sumber pembiayaan untuk menuntaskan berbagai proyek infrastruktur tahun 2027. Oleh karena itu, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman sebesar Rp786 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat pembangunan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.

Menurut Fraksi Gerindra, kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jember sudah terlalu lama tertunda. Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, banyak pekerjaan infrastruktur yang belum dapat diselesaikan secara optimal sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau kita tetap mengacu kepada anggaran sesuai kemampuan, banyak hal yang tidak terselesaikan di masyarakat. Kondisi jalan di Jember sejak zaman Pak Samsul (Samsul Hadi Siswoyo, eks Bupati Jember, almarhum) sampai terakhir Pak Hendy (Hendy Siswanto, eks Bupati Jember) banyak yang tak terselesaikan,” ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, S.Ip, saat Rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin, 3 Agustus 2026.

Hanan menambahkan, akar persoalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember selama ini terletak pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Dengan anggaran yang tersedia, Pemkab Jember dinilai belum mampu menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Akibatnya, pola pembangunan yang terjadi lebih banyak bersifat tambal sulam sehingga manfaatnya tidak bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, lanjutnya, saat ini juga terjadi refocusing anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdampak pada minimnya pembangunan fisik di tingkat desa. Kondisi tersebut semakin memperbesar kebutuhan akan dukungan pembiayaan dari sumber lain agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

Ia mengingatkan, apabila pembangunan infrastruktur terus dilakukan dengan anggaran yang sangat terbatas seperti saat ini, kualitas hasil pembangunan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Jalan maupun infrastruktur lain berpotensi mengalami kerusakan kembali hanya dalam waktu dua hingga tiga tahun setelah dibangun.

“Ini harus kita pikirkan bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan di Jember. Kalau tetap seperti itu masyarakat kecewa,” jelasnya.

Tak hanya infrastruktur jalan, Hanan juga menilai pembangunan gedung tambahan di tiga rumah sakit milik Pemkab Jember merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya, kapasitas rumah sakit yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengimbangi tingginya jumlah pasien yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Ia menjelaskan, sejak diberlakukannya Program Universal Health Coverage (UHC), akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin terbuka. Dampaknya, jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat signifikan, sementara ketersediaan ruang rawat inap belum memadai sehingga banyak pasien harus menjalani perawatan dalam kondisi yang kurang layak.

“Akhirnya banyak yang komplain ke kita, kok di IGD banyak yang keleleran,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 terdapat tambahan pembiayaan sebesar Rp786 miliar yang direncanakan berasal dari skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pembiayaan tersebut diproyeksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember, sekaligus membangun gedung tambahan pada tiga rumah sakit milik Pemkab Jember guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.